Alpen Steel | Renewable Energy

~ SUTET Paiton Masih Menjadi Persoalan

SUTET Paiton Gilimanuk Untuk Siapa?


        SUTET (Saluran Udara  Tegangan Ekstra Tinggi) sampai sekarang  masih menjadi persoalan bagi masyarakat Seperti yang terjadi di Gresik (Kompas Jatim, 16 Maret 2006), meski lebih dari sepuluh tahun dibangun. Begitu juga dengan yang dilakukan masyarakat Parung Kabupaten Bogor yang beberapa waktu lalu melakukan aksi protes mogok makan dan menjahit mulutnya menolak SUTET.

Sepertinya SUTET hampir tidak ada indikatornya sama sekali untuk menambah kesejahteraan mereka yang sebentar lagi rumah dan lahannya dilalui proyek ini. Apalagi jika proyek ini tidak disertai dengan informasi secara terbuka, kapan dimulai, apa manfaat untuk masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan listrik siapa dan jaminan sosial keadilan masa depan seperti apa jika ini dimaknai sebagai pembangunan? Jika tidak, maka potensi konflik dan kerentanan sosial akibat proyek ini sangat besar terjadi dikawasan tapal kuda ini.

Tapi sepertinya pemerintah Indonesia bersama PLN tidak akan berhenti untuk merancang SUTET-SUTET baru di Indonesia, terutama di pulau Jawa. Pulau dengan luas  6% dari total luas Indonesia, dengan beban penduduk mencapai 65% atau sekitar 145 juta jiwa. Serta ditambah dengan beban pembangunan industri yang hampir 60-70 persen, tentu seperti kapal yang “overload” beban yang dipikulnya.

 SUTET akan tetap dibangun lagi. Di Jawa Tengah sampai Yogyakarta akan dibangun. Sedangkan di Jatim juga ada, dengan nama Mega Proyek Energi Pembangkit Listrik Jawa Bali SUTET Jawa Timur – Bali, SUTET 500 Kv. Beberapa waktu yang lalu, penulis menghadiri sidang komisi penilai AMDAL pusat untuk membahas SUTET 500kv Paiton Gilimanuk. Megaproyek “ambisius” yang sungguh harus dikaji kembali, sebab cakupan wilayah SUTET Paiton Gilimanuk tidak kecil.

Dia akan melewati dua wilayah administratif Provinsi, yaitu Jawa Timur dan Bali. Sementara luas daerah (baca; tanah) yang dibebaskan seluas 373,979 M2 mencakup wilayah di 18 Kecamatan, 300 lebih Desa, empat Kabupaten dan dua Taman Nasional di dua Provinsi, yaitu Taman Nasional (TN) Baluran dan TN. Bali Barat. Akan ada kabel  terbentang sepanjang 131,54 KM yang terdiri dari 341 Tower. 70 Tower berada di kawasan TN, sisanya 271 tower berada di areal pemukiman penduduk, fasilitas umum, sawah, ladang, dll. Serta akan menyeberangi pantai selatan Jawa untuk menyalurkan kabel diatas laut menuju Taman Nasioal Bali barat, yang bukan tidak mungkin bisa membawa dampak pada system pelayaran.

Sedangkan lahan yang digunakan untuk tiap-tiap tower adalah 28 x 28 M2 dan lahan yang digunakan sebagai tapak tower haruslah bebas dari segala tegakan dan bangunan. Selain lahan dan bangunan, tanaman yang masuk ruang bebas juga harus dibebaskan. (kutipan dari dokumen ANDAL, hal 230).

Jika mencermati “gejolak” resistensi masyarakat yang pernah mengalami masalah serupa di Parung Bogor dan Pandaan – Gresik dan Jawa Tengah. Ada dinamika yang memasuki fase-fase dimana akan terjadi masalah sosial, struktural yang krusial, karena memang proyek ini menimbulkan dampak penting dan besar. Dinamika persoalan bisa terjadi pada fase pra konstruksi,  konstruksi, saat operasi dan pasca operasi.

Pada kesemua tahapan itu; pra, pada saat dan pasca proyek dapat dipotret beberapa dampak yang akan terjadi. Pertama, masalah lingkungan; meski banyak hutan makin rusak, hutan lindung pun mau dikorbankan. Pada tahap konstruksi, tertulis ada tower No. 218 – 264 akan berada di Taman Nasional, jadi ada 46 tower. Sedangkan Tower no 317 – 341  berada di Taman Nasional Bali Barat, ada 24 tower (kutipan dari hal 229, ANDAL SUTET). Jadi ada 70 tower dengan luas; jika satu tower butuh luas lahan 28 x 28 M2 maka akan ada 784 m2 x 70 tegakan tower, yang artinya akan ada lahan seluas 54.880 m2 (5,48 ha) yang dialih fungsi. Padahal saat ini dari 1,3 juta ha hutan di jatim, baik di kawasan produksi maupun lindung hampir 50% hutannya rusak berat

Dapat dipastikan lahan tersebut  akan mengalami alih fungsi, jika konstruksi terus dilakukan menuju operasi. Jika tidak tentu akan ada perusakan yang berdmpak pada keanekaragaman hayati (Biodiversity). Belum dengan perubahan lain saat perambahan kawasan akan terjadi ketika mobilisasi alat dan pengiriman-pengadaan bahan-bahan “material” dalam proses konstruksi dilakukan. Selain kerusakan hutan secara fisik, mengalih fungsi kawasan lindung tentu saja bisa melanggar aturan yang lain yang berlaku, seperti UU. No.5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Keppres No.32/th.1990, tentang Penglolaan Kawasan Lindung.

            Kedua, ancaman dampak  kesehatan; kasus jaringan SUTET di Gresik pada tahun 1996 sampai sekarang dan Parung Jawa Barat adalah pelajaran berharga. Penokakan warga karena kuatir dampak dari  timbulnya medan magnet maupun medan listrik akan berpengaruh  terhadap tubuh. Sel-sel tubuh yang mudah membelah adalah bagian yang paling mudah dipengaruhi oleh radiasi, sebab 70 persen tubuh manusia terdiri dari air, adalah bukti sebagian besar tubuh manusia berupa molekul air yang mudah mengalami ionisasi oleh radiasi akibat SUTET harus di buka informasinya kepada publik..

Ketiga, ancaman dampak social ekonomi; secara umum masyarakat di tiga Kabupaten wilayah “tapal kuda” Jawa Timur ini adalah petani, baik di lahan garapan sendiri maupun buruh dan bagi hasil menggarap perkebunan. Yang jelas-jelas lebih membutuhkan akses kedaulatan pangan dan pertaniannya, diantaranya adalah pemenuhan lahan untuk dikelola. Mempunyai sarana produksi yang mandiri, jalur pasar distribusi dan pemasaran yang terbebas dari para cukong. Serta kepastian tentang tunjangan modal dan teknologi yang mampu meningkatkan potensi hasil/produk pertanian mereka.

 

Rentan Konflik dan Kekerasan

Jika kekerasan muncul akibat proyek ini maka tesis Dom Helder Camara sang pencetus teori sipral kekerasan berarti masih relevan untuk ditegaskan kembali. Spiral kekerasan adalah sebuah penjelasan dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional dan struktural (Camara, Dom Helder; Spiral of violence, Sheed and Ward, london 1971). Kekerasan melahirkan manifestasi ketidakadilan, memicu perlawanan masyarakat sipil dan menimbulkan represi negara yang juga melahirkan kekerasan baru. Menurut. Camara, perdamaian dan keadilan tidak bisa diraih selama kekerasan masih terus terjadi. Karena ketidakadilan merupakan kekerasan nomor 1 yang bisa menimpa gejala pada perseorangan, kelompok, maupun negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial akibat mengedepankan kepentingan ekonomi akumulasi capital, baik nasional maupun internasional.

Pada titik ini efek dari proyek SUET jelas lebih banyak ke negatif dan berpotensi besar timbulkan konflik serta kekerasan, jika melihat tipologi dan karakter masyarakat ”tapal kuda”. Bahwa SUTET 500kv bukan kebutuhan pokok jutaan warga yang tinggal di 300 lebih  desa-desa yang akan dilalui mega proyek padat modal dan teknologi ini.

Maka saat ini kami mempertanyakan kepada para pemrakarsa dan institusi publik yang akan mengeluarkan ijin dan terlibat dalam proyek ini. Kenapa harus SUTET? SUTET ini untuk memenuhi listrik siapa? Sebenarnya berapa listrik yang tersedia dan terpakai dari pembangkit listrik interkoneksi Jawa Bali saat ini? Sampai kapan ketersediaan aman dan kapan krisis listrik mulai terjadi? Ini semua belum pernah dibuka untuk menjadi informasi bagi publik dan kapan audit itu dilakukan, serta dialkukan oleh siapa? Koq tiba-tiba mega proyek energi listrik SUTET ini harus dibangun. Begitu juga dalam dimensi yang lain, komitmen dan kemauan memaksimalkan sumber daya yang lain, juga belum dikaji atau dilakukan. Apakah tidak ada energi alternatif selain SUTET yang lebih berkelanjutan secara ekologi, social, ekonomi, politik dan budaya?.

Kalau memang mau memenuhi kebutuhan listrik rakyat, bukankah didaerah dan lokasi masyarakat yang akan dilewati terutama di tiga kabupaten wilayah Provinsi Jawa Timur sudah memakai listrik semua? Dan kalau mau solusi, masih cukup banyak alternatif pembangkit listrik skala kecil (sistem mikro hidro), bio diesel dan lainnya. Bukankah di Probolinggo ada air terjun Madakaripura yang juga punya potensi untuk jadi pembangkit listrik. Atau gelombang laut selatan di pesisir pantai Puger misalnya juga berpotensi besar untuk dijadikan pembangkit energi listrik. Intinya Jawa Timur masih cukup punya potensi untuk mengembangkan pembangkit energi listrik yang jauh lebih berkelanjutan, biar kecil tapi kalau bisa di replikasi dan dibuat banyak secara menyebar lintas wilayah lebih sustainaibility.

Apalagi jika masyarakat dilibatkan langsung. Maka harapan dan impian tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup dan membangun dengan tidak membawa “kerentanan sosial” serta masalah baru bagi kehidupan rakyat bisa direalisasikan. Untuk itu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, kehati-hatian, hak asasi manusia, transparansi, keberlanjutan kehidupan, keadilan dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam yang adil dan lestari. Sebaiknya proyek SUTET “TransBali  Paiton-Gilimanuk 500 kv“ ini mesti ditinjau ulang, bila perlu dibatalkan.

 

Identitas Penulis            : Ridho Saiful Ashadi

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook