Alpen Steel | Renewable Energy

~ DPR RI Menyetujui Energi Nuklir

Soal Nuklir, DPR Dinilai Abaikan Aspirasi Rakyat

     Menyikapi "persetujuan yang mulus'' RUU
     Ketenaganukliran menjadi UU oleh DPR RI, sejumlah lembaga swadaya
     masyarakat (LSM) di Yogyakarta mengisyaratkan, hal itu merupakan
     preseden buruk, karena aspirasi rakyat -yang tidak menyetujui
     penggunaan energi nuklir- diabaikan.
     
     Sikap sama dikemukakan oleh DPC PPP Jepara, yang langsung
     mengaitkan hal itu dengan rencana pembangunan pembangkit listrik
     tenaga nuklir (PLTN) di daerahnya. "Jauh-jauh hari kami menyatakan
     sikap menolak kehadiran PLTN di sini,'' tutur Ketua DPC PPP Jepara
     H Masykuri.
     
     Empat LSM di Yogyakarta -yakni Forda Walhi, LBH Yogyakarta, Forum
     LSM, dan Lapera Indonesia- kemarin membuat pernyataan bersama,
     "Jangan Mewariskan Bencana pada Masa Depan''. Pernyataan itu
     ditandatangani oleh Ari Suseta (Divisi Lingkungan LHB Yogyakarta),
     Hidayat R (Presidium Forda Walhi DIY), Budi Santosa (Forum LSM
     DIY), dan Dadang Juliantara (bagian Advokasi Lapera Indonesia).
     
     Pernyataan tertanggal 27 Februari 1997 itu menyebutkan, mulusnya
     proses persetujuan RUU Ketenaganukliran menjadi preseden buruk dari
     diabaikannya aspirasi rakyat yang menolak penggunaan tenaga nuklir.
     
     Politik Dagang Sapi
     
     Cara pembahasan RUU itu yang demikian cepat dan bersifat tertutup,
     dengan tanpa melalui sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat
     -khususnya untuk menampung aspirasi- yang berkembang, menunjukkan
     dalam proses itu bekerja suatu "politik dagang sapi'', yang
     membatasi akses rakyat dan memberikan ruang lebar bagi kepentingan
     lain.
     
     Pernyataan bahwa pengambilan keputusan sah, mengingat daftar hadir
     telah ditandatangani sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan,
     sesungguhnya sangat merendahkan posisi rakyat yang telah memberikan
     "kedaulatan'' kepada parlemen.
     
     Dalam hal ini, cara kerja parlemen yang demikian, tentu sangat
     melukai hati rakyat, karena tidak menunjukkan suatu kesungguhan
     untuk mengabdi kepada rakyat. Selain itu, juga menyepelekan
     kekhawatiran yang selama ini meluas di tengah rakyat. Seharusnya,
     parlemen tidak terjebak dalam aturan legal-formal. tetapi patut
     pula mempertimbangkan aspek material atau kehadiran fisik dari
     anggota Dewan.
     
     Pernyataan bersama itu menandaskan, kehadiran UU Ketenaganukliran
     tersebut dapat diduga akan menjadi dasar yang melegalisasi
     pembangunan PLTN. Hal itulah yang sejak awal dikhawatirkan rakyat.
     
     Pernyataan Tunda Waktu
     
     Dinyatakan pula, pernyataan bahwa PLTN merupakan alternatif
     terakhir, secara prinsip tidak menggeser keprihatinan awal dari
     rakyat. Sebab, pernyataan itu hanya bersifat menunda waktu,
     sementara aspirasi rakyat yang berkembang sama sekali menolak
     kehadiran PLTN, bahkan sebagai alternatif terakhir. "Karena itu,
     kami mendukung satu hal dari pernyataan BJ Habibie yang
     mengikrarkan (menjamin), Pemerintah tidak akan membangun PLTN.''
     
     Di Jepara, pembicaraan mengenai rencana pembangunan PLTN Muria di
     Jepara kembali menghangat, menyusul persetujuan DPR RI terhadap
     Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenaganukliran. "Memang Pemerintah
     belum memutuskan jadi atau tidak PLTN dibangun di Jepara. Namun
     sudah jauh-jauh hari, kami tidak sependapat dengan rencana
     pembangunan PLTN Muria,'' ujar Ketua DPC PPP Jepara H Masykuri
     menjawab pertanyaan Suara Merdeka setelah acara peringatan Harlah
     Ke-24 PPP di Gedung Wanita RA Kartini, kemarin.
     
     Aspirasi masyarakat Jepara yang keberatan atas rencana pembangunan
     PLTN, sudah disampaikan fraksinya kepada pemimpin DPRD Jepara.
     "Namun sejauh ini, usulan dan tanggapan FPP sepertinya tidak
     mendapat perhatian,'' tandas Masykuri, yang juga Wakil Ketua DPRD
     Jepara.
     
     Sesuai dengan hasil studi tapak dan studi kelayakan, Badan Tenaga
     Atom Nasional (Batan) sudah menentukan tiga tempat di pantai utara
     Jepara menjadi calon tapak PLTN pertama Indonesia. Yakni, Ujung
     Lemah Abang, Ujung Grenggengan, Desa Balong, Kecamatan Bangsri, dan
     Ujung Watu, Kecamatan Keling.
     
     Penyuluhan PLTN kepada masyarakat Jepara, ujarnya, selama ini masih
     belum imbang. Sebab, masyarakat hanya diberi ceramah tentang segi
     positif dan manfaatnya. Sedangkan risiko kecelakaan dan bahaya
     besar yang ditimbulkan PLTN belum disampaikan secara jelas.
     
     Serahkan Ahlinya
     
     Menanggapi sikap warganya, Bupati Drs H Soenarto kemarin
     mengatakan, rencana pembangunan PLTN Muria sebaiknya diserahan
     kepada ahlinya saja untuk menentukan langkah terbaik.
     
     "Pada prinsipnya, kami menyerahan kepada ahlinya, dalam hal ini
     Batan dan Menristek. Sebagai key person mereka lebih tahu daripada
     kami , tentang layak atau tidak PLTN dibangun di Jepara,'' ucap Drs
     H Soenarto, setelah melantik 104 kepalaSD di Pendapa Kabupaten,
     kemarin.
     
     Sebagai pemimpin daerah, dia akan mengikuti dan mendukung kebijakan
     Pemerintah Pusat. "Pembangunan yang dilasanakan tujuannya kan untuk
     menyejahterakan masyarakat. Demikian juga PLTN Muria, kalau
     kehadirannya tidak memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada
     masyarakat, khususnya di sekitar lokasi, tentu tidak akan
     dibangun.'' Tentang keresahani masyarakat, Bupati mengatakan,
     selama ini warganya -khususnya di sekitar calon lokasi PLTN- belum
     ada yang menyatakan demikian.(P12,kar-28a)

 

YOGYAKARTA - SUARA MERDEKA [EMBED]

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook