Alpen Steel | Renewable Energy

~ PLTN Jepara Masih Dikaji Menristek

PLTN Jepara Masih Dikaji, Menristek Temui Warga

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengatakan, pemerintah belum mengambil keputusan final soal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Desa Balong, Kec Kembang, Kab Jepara.

Pihaknya sampai saat ini masih mencari tempat yang cocok untuk PLTN, aman secara geografis, dan tepat dengan kebutuhan. Pemerintah juga masih melakukan kajian beberapa energi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Beberapa energi alternatif dimaksud, seperti arus laut, arus sungai, kelapa sawit, dan tanaman jarak. “Pemerintah belum menetapkan akan membangun PTLN (Jepara), kita baru mempelajari,“ ujarnya saat menemui ribuan warga Desa Balong di depan Gedung DPRD Kab Jepara, Sabtu (1/9) kemarin.

Sebenarnya, ribuan warga Desa Balong akan mendatangi Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara, untuk menemui Menristek guna menyatakan penolakan terhadap PLTN. Namun, petugas kepolisian memblokade jalan dan memaksa para demonstran itu berhenti di depan gedung DPRD yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Kantor PCNU. Kusmayanto menjelaskan, Presiden pernah mengatakan ke depan akan terjadi krisis pangan, air, dan energi. Karena itu, pihaknya akan melakukan kajian terhadap beberapa energi alternatif yang ada, guna mengatasi krisis energi.

Dalam kajian itu akan dipilih energi alternatif yang memiliki banyak manfaat dan minim kerugian. “Setelah kita mempelajari beberapa energi alternatif, hasilnya akan saya sampaikan kepada Presiden. Kemudian, Presiden yang menentukan,” tukasnya. Didesak soal pemerintah yang sudah melobi Korea Selatan terkait rencana pembangunan PLTN, Kusmayanto tidak membantah.“Kita sudah kerja sama dengan Rusia, Amerika, dan Australia. Sebab, kita mau belajar kepada orang lain,” terangnya.

Dia menegaskan, soal rencana pembangunan PLTN sudah sesuai kebijakan Presiden. Kebijakan itu menyebutkan bahwa sampai 2016 pemerintah sudah akan memiliki PLTN.“Kita tidak hanya mencari lokasi di Jepara, tapi juga di tempat lain. Kedatangan saya ke siniuntukmencari informasi sebanyak-banyaknya, yang nanti akan saya sampaikan kepada Presiden,“ jelasnya. Bupati Jepara Hendro Martojo yangikutmendampingiMenristek mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mempertimbangkan lagi. “PLTN harus dipertimbangkan lagi,” katanya.

Sementara Ketua PCNU Jepara Nurudin Amin berharap agar pimpinan NU mendengar aspirasi masyarakat Jepara dan ikut memperjuangkannya. “Saya harap pimpinan NU mau mendengar aspirasi masyarakat,” ungkapnya. Menristek mengikuti dialog publik dan mubahatsah alim ulama bertema “PLTN Muria dalam Perspektif Fikih” di Kantor PCNU. Dalam dialog publik itu, Ahli Biologi Nuklir Budi Kurniawan mengatakan, PLTN masih menyisakan masalah besar, yakni limbah radio aktif dan risiko pencemarannya.

Aneka limbah baik padat atau cair yang dihasilkan sejak kegiatan penambangan uranium, fabrikasi bahan bakar, operasi reaktor, hingga pada pem-rosesan ulang bahan bakar. “Hingga saat ini, di semua negara pemilik nuklir masih menyimpan limbah tingkat tinggi (LTT) dan limbah tingkat menengah (LTM) ini ke dalam bahan yang mampu meredam radiasi,seperti di air dan beton. Di penampungan sementara ini umumnya hanya dapat bertahan selama 50 tahun,”jelasnya. Namun,Ketua Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo menjamin bahwa PLTN yang akan dibangun di Jepara ini aman, karena teknologinya sudah modern.

“Jadi, jangan disamakan dengan tragedi Chernobyl,”ujarnya. Menurut dia, pemanfaatan tenaga nuklir ini untuk upaya damai, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebab, iptek nuklir ini bisa dimanfaatkan bagi pembangunan ketahanan pangan dan bidang kesehatan.

Maklumat Warga

Sementara itu, Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN (Kraton) kecewa dengan Menristek Kusmayanto Kadiman yang tidak bersedia menandatangani dan membawa ”Maklumat dari Muria”, sebagai jawaban tertulis bahwa PLTN tidak akan dibangun di semenanjung Muria.

Disaksikan ribuan warga di depan gedung DPRD Jl Pemuda, Menristek yang sebelumnya memberikan penjelasan seputar kebijakan energi nasional didampingi Bupati Hendro Martojo dan Kepala Batan Hudi Hastowo langsung turun dari panggung dan dibawa ke dalam ruangan DPRD.

Dia pergi dari tengah-tengah warga, setelah diminta menandatangani maklumat berisi jaminan tidak akan dibangun PLTN Muria di Desa Balong. Menristek langsung dibawa petugas ke gedung PCNU, sekitar 200 meter dari DPRD untuk menjadi pembicara kunci dalam dialog publik PLTN Muria bersama ratusan ulama dan perwakilan berbagai elemen masyarakat.

”Masyarakat menghendaki PLTN tidak dibangun di Balong dan itu tertuang dalam maklumat ini. Kami ingin bukti tertulis sebagaimana dikatakan Menristek bahwa belum ada ketetapan soal rencana pembangunan PLTN, tapi kenyataannya tidak berani menandatangani,” kata Setyawan Sumedi, penanggungjawab aksi.

Sebelum kejadian itu, dalam penjelasannya kepada warga, Kusmayanto Kadiman menyatakan, hanya ada dua dokumen resmi tentang keinginan membangun PLTN. Yakni, dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yang menyuratkan adanya PLTN pada 2015-2019 dan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang menyatakan adanya PLTN untuk pada 2016 guna mengatasi ancaman krisis energi nasional. ”PLTN sama sekali belum ditetapkan pemerintah. Saya tidak bohong dan berjanji tidak akan bohong.” (sindo/sm/wg)

Jepara (GP-Ansor)

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook