Alpen Steel | Renewable Energy

~ Resiko Pembangunan PLTN Muria

Pro-Kontra PLTN Makin Meruncing
Pembangkit Tenaga Nuklir
(Spesial)

 Bangsa Indonesia hanya bisa tetap bermimpi memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), kecuali pemerintah segera menetapkan lokasi baru yang lebih aman di luar wilayah Jepara, Jawa Tengah. Pemaksaan pembangunan PLTN Muria, Jepara, akan melahirkan risiko yang tak sebanding dengan sumber energi yang dihasilkan.

Kontroversi soal PLTN Muria akan terus semakin meruncing, menyusul fatwa ulama dan kiai NU Jepara yang mengharamkan pembangunan PLTN Muria. ''Dengan berbagai pertimbangan, kami memutuskan PLTN Muria haram hukumnya. Energi yang dihasilkan hanya 2-4 persen, sementara limbah radioaktifnya sangat berbahaya," kata Kiai Ahmad membacakan fatwa NU di Jepara, Minggu (2/8). Ulama NU berharap pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTN Muria.

Bukan hanya dari kalangan ulama dan kiai NU, masyarakat setempat pun sudah menolak rencana pembangunan PLTN. Beberapa waktu lalu, ribuan orang berdemo di Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Mereka satu suara: menolak pembangunan PLTN Muria.

Penolakan para ulama NU dan warga Jepara dan Kudus memang sangat beralasan. Apa yang mereka khawatirkan adalah kondisi geografis Muria yang rawan gempa. Apalagi Penelitian Puslitbang Geologi Kelautan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya telah menemukan dua patahan atau sesar besar di kawasan Muria, yaitu di Rahtawu dan Tempur.

Hal sama terlihat dalam penelitian Australian National University. Ini artinya, Semenanjung Muria adalah zona patahan bumi yang sungguh rawan gempa. Kalau terjadi gempa dan reaktor nuklir itu bocor, maka ribuan nyawa warga setempat akan menjadi korban sia-sia.

Sayangnya, meski didera berbagai penolakan, pemerintah tetap ngotot meneruskan rencana membangun PLTN. ''PLTN jalan terus kecuali ada keputusan presiden," ujar Menneg Ristek Kusmayanto Kadiman, di DPR, Senin (3/8). ''Kalau NU mengharamkan, ya tidak apa-apa," katanya lagi.

PLTN masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam RPJPN itu disebutkan Indonesia akan mengoperasikan PLTN antara tahun 2015-2019. Namun, pemerintah sampai kini belum memiliki dokumen resmi yang memastikan Indonesia akan membangun PLTN.

Rencananya, di Muria, pemerintah akan membangun empat pembangkit listrik tenaga nuklir, masing-masing berkekuatan 1.000 megawatt. Ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik Jawa-Bali, yang pada 2025 akan melonjak menjadi 100 gigawatt, sementara kemampuan PLN hanya sepertiganya. Investor dari Jepang atau Korea Selatan dari dalam negeri, Medco Energi, tertarik membangun PLTN.

Ketua Pengawas Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL), Sutaryo Supadi, mengatakan masyarakat tak perlu khawatir dengan dampak PLTN. ''Karena Indonesia sudah menguasai teknologi dan keselamatan reaktor," katanya sepulang meninjau reaktor nuklir di Korea Selatan, Senin (3/8).

Indonesia saat ini sudah mengoperasikan tiga reaktor nuklir. Ketiga reaktor itu adalah reaktor nuklir untuk penelitian milik Batan di Serpong berkapasitas 30 MW yang berdiri pada 1987, reaktor nuklir Batan di Bandung yang berdiri pada 1965 hanya berkapasitas 2 MW, dan di Yogyakarta (1979) hanya 100 KW.

Sebagian kalangan memang menganggap PLTN menjadi alternatif yang ramah bagi lingkungan. Tokoh pendiri Green Peace, Dr Patrich Moore, pernah mengatakan nuklir merupakan pilihan yang sehat dan aman dari segi lingkungan. Ia menegaskan akan memilih nuklir dibanding batubara, minyak, dan gas, karena nuklir tidak mencemari udara dengan CO2-nya.

INNChannels, Jakarta ,Budi Sucahyono,

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook