Alpen Steel | Renewable Energy

~ Kebijakan Di Bidang Teknologi Nuklir Indonesia

Kelangsungan Energi Nuklir di Indonesia

Tugas, fungsi dan wewenang dari BATAN adalah sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk: membuat kebijakan di bidang teknologi nuklir serta sebagai lembaga promotor dan pelaksana Kegiatan Litbangyasa teknologi nuklir di Indonesia.

Energi nuklir diperlukan dalam mendukung terwujudnya keamanan pasokan energi nasional jangka panjang (longterm energy security of supply).

Sebenarnya langkah untuk Persiapan pembangunan PLTN di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1972.

Studi CADES (Comprehensive Assessment for Different Energy Sources for Electricity Generation) telah dilakukan pada tahun 2001-2002 oleh tim yang terdiri dari BATAN, BPPT, DESDM/DJLPE/DJMIGAS, BAPEDAL, PLN, BPS, LSM dan dibantu oleh tenaga ahli dan software dari IAEA. .

Hasil studi  CADES juga disampaikan oleh Kepala BATAN kepada Menteri ESDM dan merupakan salah satu pertimbangan dan landasan dalam menyusun Blue Print energi. Dalam kajian tersebut, dipergunakan harga energi pada tahun 2000 yaitu sekitar US $ 25 per barrel. Dengan faktor-faktor pertimbangan lingkungan, pengurangan C02 dan dengan eksternalitas, kajian ini menunjukkan bahwa PLTN secara tekno-ekonomis layak untuk digunakan di jaringan Jawa-Madura-Bali pada tahun 2016-2017. Hasil perhitungan external cost untuk pembangkit listrik di Jawa adalah sebesar 0,270 sen/kWh untuk PLTU Batubara, 0,078 sen/kWh untuk pembangkit gas dan 0,006 sen/kWh untuk PLTN.

Pemilihan tapak (sites) dimana PLTN akan ditempatkan telah dilakukan melalui serangkaian proses seleksi sesuai dengan ketentuan dan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency). Dari 14 kandidat calon tapak, akhirnya setelah melalui berbagai proses, dapat ditetapkan 3 calon tapak yang paling baik. Untuk selanjutnya, pada calon tapak yang terbaik (Ujung Lemah Abang, Kab Jepara), dilakukan pemantauan terhadap berbagai parameter tapak secara terus menerus.

Sebelum lebih lanjut membicarakan masalah SDM untuk mendukung operasi PLTN, perlu diinformasikan bahwa PLTN sebenarnya sama dengan Pembangkit Listrik termal lainnya, hanya saja sumber panas dari PL termal sumber panas berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (BBM, batubara, gas), dalam hal PLTN pembangkit panasnya berasal dari reaksi nuklir. Sedangkan pada bagian turbin lainnya adalah sama, baik itu untuk pembangkit listrik termal maupun nuklir. Kalau toh terdapat perbedaan, terutama hanya dari segi ukurannya. Pembangkit termal yang ada saat ini biasanya dalam orde 600 MW sedangkan pada pembangkit nuklir dapat sampai 1.400 - 1.600 MW.  

Pembentukan Jurusan Teknik Nuklir di Fakultas Teknik Nuklir UGM, Jurusan instrumentasi Nuklir dan Proteksi Radiasi di bagian Fisika UI, serta Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (sekarang Sekolah Tinggi Teknik Nuklir) merupakan suatu bagian besar penyiapan SDM untuk pembangunan dan operasi PLTN. Namun dengan adanya program PLTN yang tidak segera diputuskan, maka Jurusan Teknik Nuklir di UGM saat ini sudah berubah dan diganti menjadi Teknik Fisika. Jurusan Instrumentasi dan juga Jurusan Proteksi Radiasi dari Bagian Fisika UI, secara formal sekarang sudah tidak ada lagi. Saat ini masih terdapat kegiatan pendidikan tentang Iptek Nuklir di ITB sebagai bagian dari Departemen Fisika ITB (S1, S2, S3) dan juga di UGM (S3), meskipun peminatnya tidak banyak.

Tidak terhitung alumnus yang sudah dihasilkan dari program pendidikan tersebut yang tidak tertampung atau merasa karirnya tidak berkembang dan berubah profesi ke bidang lain. Sebagian lainnya masih berada di lingkungan BATAN, Bapeten, Lembaga Pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang industri nuklir (untuk industri, kesehatan, dsb).  

Keselamatan PLTN menjadi perhatian utama semua pihak yang tekait dengan penyediaan jasa PLTN (desainer, konstruktor, operator, penyedia bahan bakar, pihak maintenance, dll. termasuk juga pihak pengawas/regulator). Disadari bahwa kecelakaan yang terjadi pada suatu PLTN menjadi masalah bagi semua pihak industri nuklir global. Kecelakaan nuklir di PLTN TMI, Chernobyl, kecelakaan di pabrik bahan bakar di Tokai-mura). Menghadapi kondisi seperti ini, maka industri nuklir maupun organisasi yang terkait (WANO, dll) maupun organisasi resmi internasional (IAEA, IEA-OECD) .

PLTN harus dibangun pada suatu tempat yang memenuhi syarat-syarat bebas dari adanya berbagai fenomena alam yang dapat mengancamnya, atau secara teknis dapat dihindarkannya. Misalnya harus bebas dari daerah yang bebas dari kemungkinan bahaya alam (vulkanologi, tsunami, tornado, dsb, dimana teknologi tidak dapat digunakan untuk mengatasinya),   

Semua diskripsi sistem keselamatan dan bagaimana sistem menangani masalah ini, dan juga bagaimana organisasi pengelola PLTN menangani masalah ini harus dilaporkan dalam suatu dokumen yang dinamakan dengan Prelimenary Safety Analysis Report (PSAR), yang disyaratkan sebagai dokumen untuk memperoleh izin pembangunannya (bersama dengan dokumen AMDAL).

PSAR harus dilengkapi dengan data pengujian kemampuan sistem keselamatan yang sudah dibangun, dan laporan ini dituangkan dalam Safety Analysis Report (SAR) dan harus diserahkan kepada Lembaga Perizinan sebelum memperoleh Izin Commissioningl operasi sementara.

Untuk menjamin keselamatan PLTN, diterapkan tiga hal pokok: (1) Penegakan peraturan dan pengawasan yang ketat oleh pengawas internal, nasional dan internasional, (2) Penggunaan SDM operator yang handal, tersertifikasi dan secara reguler disegarkan, dan (3) Pemanfaatan teknologi yang proven (teruji) dengan sistem pertahanan berlapis (defence-in-depth).

Limbah radioaktif yang berasal dari kegiatan industri nuklir, dapat digolongkan menjadi (menurut bentuk fisiknya) limbah padat, cair/semi cair, dan gas.

Untuk diketahui bahwa menurut UU No. 10 th 1997, BATAN mempunyai tugas untuk menangani seluruh limbah radioaktif di Indonesia.

Setuju bahwa korupsi harus diberantas dan proyek pembangunan PLTN harus terbebas dari korupsi

Perlu partisipasi dari seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap hal­hal yang terkait dengan pelaksanaan program PLTN, dengan menyertakan mereka dalam kegiatan terkait dengan PLTN.

Selagi masih ada beberapa tahun yang tersisa sampai dengan pelaksanaan pembangunan dimulai dan kemudian PLTN dioperasikan, perlu dilakukan Penyiapan peraturan (tentang CSR, Comunity Development),

Pengoperasian PLTN dapat dilakukan oleh BUMN, maupun swasta. Corporate culture dari perusahaan pengelola perlu ditumbuhkan sehingga penegakan disiplin dapat dilakukan. Melihat kinerja dan penampilan beberapa perusahaan swasta di Indonesia, yang memiliki sistem yang baik dan juga penggajian yang memadai, rasanya tidak terlalu sulit untuk mengubah pola kerja dari pekerjanya.

Daftar Pustaka

Kelangsungan Energi Nuklir di Indonesia  oleh   BATAN crew     
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook