Alpen Steel | Renewable Energy

~ Hasil Survei, 47 Persen Masyarakat Indonesia Menerima PLTN Dibangun Di Indonesia

Energi Nuklir
Pemerintah Belum Terbuka soal Risiko

 

YOGYAKARTA, KOMPAS - Pemerintah dinilai belum terbuka dalam menyosialisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sejauh ini sosialisasi nuklir baru bersifat promosi dan terkesan menutupi risiko yang dikandungnya.

Peneliti Politik Teknologi dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura Sulfikar Amir mengatakan, pemerintah perlu berimbang dalam menampilkan risiko maupun keuntungan pemanfaatan teknologi nuklir.

"Sejauh ini baru yang baik-baik diperlihatkan. Belum ada upaya untuk melibatkan atau menyadarkan masyarakat untuk bersama-sama memikirkan pemanfaatan nuklir," kata Sulfikar yang juga asisten profesor di Universitas Nanyang Singapura usai diskusi "Politik Nuklir di Indonesia" oleh Institute of International Studies UGM Yogyakarta, Senin (7/6).

Sosialisasi dengan model promosi ini, ujar Sulfikar, justru berdampak buruk karena masyarakat tidak disiapkan mengenali dan mengantisipasi risiko pembangunan PLTN. Akibatnya, masyarakat mudah panik dan tidak mempunyai kesiapan terhadap teknologi nuklir.

Sosialisasi model promosi membuat sebagian masyarakat makin antipati pada rencana. Apalagi, komunitas-komunitas antinuklir gencar menampilkan dampak buruk nuklir.

Sosiologis

Sulfikar menilai, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak takut pada teknologi nuklir. Akar permasalahan penolakan pembangunan PLTN lebih bersifat sosiologis, yaitu tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menanggulangi risiko PLTN.

Ketidakpercayaan ini muncul karena banyaknya bencana maupun konflik yang tidak teratasi baik. Untuk itu, pemerintah perlu membuktikan kredibilitas.

"Misalnya, bencana lumpur panas yang sampai sekarang tidak teratasi. Itu membuat masyarakat takut," katanya.

Terkait hal itu, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Badan Tenaga Atom Nasional Jakarta Ferhat Aziz mengakui, penolakan masyarakat masih menjadi kendala utama pembangunan PLTN di Indonesia. Berdasarkan survei, baru 47 persen masyarakat Indonesia baru menerima PLTN.

Untuk mengatasinya, sosialisasi tengah gencar dilaksanakan, terutama di sekolah, kampus, dan masyarakat. "Untuk tahun ini, dana sosialisasi PLTN mencapai sekitar Rp 2 miliar," katanya.

Pembangunan PLTN di Indonesia ditargetkan selesai 2015-2019. Waktu makin sempit karena PLTN membutuhkan 10 tahun untuk pembangunannya.

Dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun penguasaan teknologi, kata Ferhat, Indonesia siap membangun PLTN. Hal ini telah dikuatkan dengan evaluasi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), November 2009. (IRE)

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook