Alpen Steel | Renewable Energy

Sampah Dapat Hasilkan Energi Listrik

PATI-Meski pemerintah sudah berencana mengadakan kontrak kesepakatan dengan Korea selama 30 tahun, namun pembangunan PLTN di Jepara nampaknya perlu dikaji ulang.

Perlunya dikaji kembali kebijakan tersebut, sehubungan adanya penolakan dari masyarakat Pati. Pernyataan sikap menolak terangkum dalam jajak pendapat di kantor DPRD dan di Aula kantor Bappeda Pati, Sabtu (30/8) lalu.

Sejumlah perwakilan DPRD, masyarakat dan perwakilan birokrasi yang beraudiensi dengan Lembaga Pusat Penelitian Sosial Budaya dari Universitas Diponegoro, tetap berharap pemerintah mengurungkan niatnya untuk membangun PLTN.

Dalam pertemuan antara lembaga yang mengkaji perlu atau tidaknya PLTN dibangun di Jepara dengan wakil rakyat di gedung DPRD Jl Panglima Sudirman, sebagian besar wakil rakyat keberatan.

Penolakan tersebut didasarkan berbagai pertimbangan baik dari segi politik, ekonomi, teknologi, dampak dan bahaya yang bakal mengancam kehidupan manusia akan adanya kebocoran radiasi nuklir yang ditimbulkan.

Seperti yang dikemukakan Ketua Komisi B, Fathurrohman, pembangunan PLTN dilihat dari teknologinya cukup baik, akan tetapi jika dipandang bahaya yang ditimbulkan, bukan saja merugikan ekonomi, namun persoalan itu bakal mengancam sedi kehidupan manusia.

Begitu pula yang dikemukakan sejumlah wakil Dewan seperti Wakil Ketua Komisi A, Ali Mochtarom, Ketua Komisi E Ali Maskuri, Adji Sudarmadji yang mewakili Komisi C dan lainnya. Mereka menilai dari segi teknologi, Indonesia belum siap untuk melakukan kebijakan tersebut.

Namun apabila pembanguan PLTN ditangani orang asing, ada kekhawatiran Indonesia hanya menjadi sapi perah, sedang adanya PLTN di Jepara tentunya akan menguntungkan negara lain.

Belum lagi, penguasaan yang diserahkan negara lain itu tentu berdampak pada perekonomian masyarakat. "Mereka bisa saja memainkan peran untuk memainkan harga, sedang rakyat yang dirugikan," papar Ali Maskuri.

Warga Balongbeji Menerima

Berbagai sikap wakil rakyat yang tidak mendukung kebijakan pemerintah yang akan membangun PTLN di Jepara itu, rupanya berbeda dengan masyarakat Balongbeji, Kembang, Jepara yang menghendaki agar rencana pembangunan segera dilaksanakan.

Hal itu dikemukakan salah satu pembicara dari Undip, Eko Punto Hendro. Menurut dia, warga Balongbeji justru meminta pemerintah segera mewujudkan rencana tersebut. "Pertimbangan mereka dari segi ekonomi, karena desa tersebut berdekatan lokasi PLTN," jelasnya.

Kenyataan tersebut, kata dia, berdasar hasil penelitian yang selama ini telah dilakukan. "Dukungan tersebut menurut mereka didasari faktor ekonomis, baik dari nilai lahan mereka yang menjadi mahal juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," tandas dia didampingi Haryono, rekan satu timnya.

Sumber : Suara Merdeka