Alpen Steel | Renewable Energy

~ Keamanan Pembangunan PLTN Dipertanyakan

Tanggapan "PLTN terasa dipaksakan?" Budaya Aman Paling Penting untuk Membangun PLTN

Sejumlah pihak masih mempertanyakan kesiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Meski secara teknologi diklaim mampu, budaya aman (safety culture) di Indonesia masih sangat rendah sehingga risikonya besar.

Hal yang masih menjadi sorotan adalah masalah manajemen dan keamanan penggunaan nuklir. Kecenderungan korupsi yang tinggi juga menjadi faktor lain yang menurunkan kepercayaan publik terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia.

"Selama pemerintah belum dapat menunjukkan kemampuannya mengelola bencana dengan baik, pembangunan PLTN jangan dilakukan sekarang," ujar Rizal Sukma, Deputi Direktur CSIS, pada Regional Worlskhop on Environment, Energy, and Nuclear Safety yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Singapore Institute of Internasional Affairs (SIIA) di Jakarta, Selasa (25/9).

Hal tersebut sangat penting mengingat Indonesia dikepung bencana dari banjir, gempa bumi, sampai luapan lumpur Porong yang sampai sekarang tak teratasi. Dari sekian banyak contoh, Rizal menilai pemerintah belum menyiapkan pola penanganan bencana jika terjadi kebocoran nuklir.  

"Hukum dan regulasi mengenai penanganan bencana nuklir harus disiapkan sejak awal  selengkap-lengkapnya sebagai tanggung jawab," ujar Fabby Tumiwa, acting director Istitute for Essential Services Reform (IESR). Ia mengkritik pemerintah yang sangat lambat mengatasi bencana lumpur LAPINDO sementara peraturan yang ada tak berkutik sehingga tak seorang pun bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Kegagapan menghadapi kemungkinan bencana nuklir sebenarnya dapat dicemati dari respon saat terjadi ledakan di laboratorium BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) di Serpong, Tangerang beberapa waktu lalu. Fabby mengatakan sampai sekarang baru ada keterangan dari BATAN selaku pengelola dan Menteri Riset Teknologi namun tidak ada pernyataan apapun dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Atom Nasional) yang seharusnya lebih kompeten.

Nur Hidayati selaku Climate and Energy Campaigner Greenpeace mengatakan ketidaksiapan pemerintah dapat dilihat dari transparansi data yang sangat kurang. Menurutnya sampai sekarang pertanyaan publik seperti dari mana sumber bahan radioaktif akan diperoleh, akan disimpan di mana sampah radioaktif, dan langkah yang dilakukan jika terjadi kecelakaan belum terjawab. Selain itu, dalam rencana pembangunan PLTN juga tidak menekankan risiko serangan teroris yang merupakan bahaya paling diwaspadai saat ini.

Pengamanan terhadap anggaran juga menjadi sorotan karena berdasar pengalaman di beberapa negara yang membangun PLTN terjadi penggelambungan biaya (overbudget). Menurut Rizal, pemerintah harus bisa meyakinkan publik bahwa pembangunan PLTN tidak akan terpengaruh tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia.   


Penulis: Wah
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook