Alpen Steel | Renewable Energy

~ Suasana Feodal Hingga Kini Mengaktual

Suasana Feodal Bungkam Debat Nuklir

Fisikawan Mohammad Santi Adji Sastroamidjojo PhD dari Universitas Gadjah Mada berpendapat, suasana feodal yang hingga kini masih kuat mengaktual telah membungkam kemungkinan debat terbuka antara Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) dan masyarakat penentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
   
“Kalau lurah ke kiri, semua ke kiri. Lurah ke kanan, semua ke kanan. Masyarakat kita masih feodal,” kata Sastroamidjojo saat membawakan topik Torium Pengganti Uranium untuk Tenaga Nuklir dalam sebuah diskusi di kantor Yayasan Obor Indonesia (YOI) Jakarta, Rabu 15 November.
   
Berbarengan dengan peluncuran buku Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia, Sebuah Perbincangan terbitan YOI, diskusi dipandu wartawan yang sastrawan Mochtar Lubis.
   
Hadir sekitar 20 peserta. Antara lain sastrawan Ramadhan KH yang menulis biografi Presiden Soeharto, fungsionaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amartiwi Saleh, serta dua pejabat Batan: Ir Adi Wardojo dan Soekarno Suyudi.
   
Suasana feodal yang kuat itu diam-diam telah mengubah cara Sastroamidjojo bersikap menolak pembangunan PLTN berbahan uranium dan plutonium di Indonesia. Kalau dulu vokal eksplisit menyatakan menentang PLTN, kini fisikawan magister teknologi nuklir keluaran Universitas California Los Angeles dan doktor fisika zat padat lulusan Universitas Nasional Australia itu menentang PLTN dengan aktif mengembangkan dan menerapkan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya.
   
“Sebab kalau saya ngomong langsung menolak, dikira nanti menentang progress. Aksi saya sekarang, mengatakan tenaga nuklir baik, tapi tenaga abadi dari angin, surya, dan makhluk hidup jauh lebih baik,” katanya.
   
Sastroamidjojo mengingatkan, agar masyarakat awam jangan tertipu dengan suara-suara kelompok pro-pembangunan PLTN bahwa radiasi nuklir tidak berbahaya. Itu omong kosong. Sekali reaktor bocor, radiasinya tak dapat dibendung. Efeknya baru dapat dirasakan oleh manusia paling cepat setelah 20 tahun.
Dengan masa paruh yang berorde dari ratusan sampai jutaan tahun, bahaya radiasi nuklir ini akan dirasakan dari generasi ke generasi.
   
Bahaya radiasi nuklir dan limbah nuklir, kata Sastroamidjojo, dapat dilihat dari cara Australia menggali sumur sedalam 4.000 meter untuk menyimpan limbah nuklir. Sekitar 2.000 meter dari 4.000 meter itu untuk menyumbat radiasi.
   
“Saya usulkan, kalau Indonesia mau bangun PLTN, biarlah dibangun di dalam sumur sedalam 4.000 meter. Reaktor bersama-sama manusia pekerja PLTN beserta keluarga mereka dimasukkan ke dalam sumur itu, ditutup, lalu dari sana dipasang dua kabel. Ini barangkali yang lebih aman,” katanya.

   
Tak berkomentar
  
Yang menarik dari presentasi kemarin itu, tak satu pun komentar kedua pejabat Batan yang hadir mengingkari pernyataan dan penjelasan Sastroamidjojo.
   
Masuknya Sastroamidjojo dalam barisan penentang pembangunan PLTN di Indonesia, bersama ahli nuklir Dr Iwan Kurniawan dan fisikawan Prof Dr Parangtopo dari UI serta fisikawan inti Dr Liek Wilardjo dari UKSW dengan alasan masing-masing, memperlihatkan barisan ini tak hanya terdiri dari awam, tapi juga ilmuwan yang memahami teknologi reaktor nuklir serta bahayanya.
   
Mochtar Lubis selaku pemandu mengatakan, biarlah upaya ilmuwan fisika dan nuklir untuk menjelaskan segi-segi negatif pemanfaatan energi nuklir serta upaya awam penentang nuklir menambah pemahaman mengenai tenaga nuklir ini suatu saat akan sampai pada pengertian bersama untuk mencari sumber-sumber energi yang berwajah kemanusiaan.
   
Buku yang diluncurkan kemarin merupakan karya tiga orang berlatar antropologi, Dr PM Laksono, Drs Aris Arif Mundayat, dan Y Tri Subagya. Dua yang disebut pertama adalah dosen pada Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UGM, dan yang terakhir disebut adalah mahasiswa mereka.
   

Mencoba mempelajari berbagai pendapat pro dan kontra terhadap rencana pembangunan PLTN yang tersebar di berbagai media cetak dan melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan antropologi, menanggapi rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, ketiga penulis sependapat dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita.
   
Dalam sebuah pidato bulan April lalu di Balai Senat UGM, Ginandjar berujar, “Dalam masyarakat yang makin maju, setiap pejabat harus siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik. Dalam pada itu, sebaiknya kebijakan politik yang berdampak luas pada kehidupan rakyat dibahas secara terbuka sebelum ditetapkan. Pembahasan terbuka ini akan meningkatkan kualitas kebijakan dan  menjamin perolehan dukungan masyarakat, seberapa berat pun konsekuensi-konsekuensinya bagi rakyat.” Dalam catatan Kompas, usaha organisasi nonpemerintah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Masyarakat Antinuklir Indonesia sepanjang tahun 1994-1995 untuk mengadakan debat terbuka bertopik pembangunan PLTN selalu digagalkan pihak kepolisian. Sementara diskusi yang diadakan Batan atau mahasiswa UI tentang topik sama dalam kurun waktu sama tidak mendapat halangan.
   
Bulan Agustus 1994, Dirjen Batan Djali Ahimsa mengatakan, Batan berencana tahun 1996 mengadakan dengar pendapat umum untuk mengetahui sejauh mana publik bersikap terhadap rencana pemerintah Indonesia membangun PLTN. Dengar pendapat umum ini diadakan setelah Batan menerima hasil studi kelayakan tapak PLTN di Semenanjung Muria Jawa Tengah yang dijadwalkan tuntas tahun 1996. (sal)  (Kompas – Kamis, 16 Nopember 1995)

Posted by EcoHeart in Berita, PLTN.
add a comment
Jakarta, Kompas
  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook