Alpen Steel | Renewable Energy

~ Jangan Jadi Program mandul

Sebagai sebuah program besar nasional yang memberikan harapan cerah untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari ancaman krisis bahan bakar minyak dan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang kian menipis dan mahal, pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia terkesan terseok-seok, bahkan jalan di tempat. Eforia terhadap program ini terlalu cepat meng-uap akibat peme­rintah tidak kon-sisten dalam mendorong prog­ram yang dianggap mampu mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja (pro-job creation), dan menyela-matkan lahan kritis/nonproduktif menjadi lahan produktif itu.

Di beberapa daerah, tidak se-dikit petani yang patah arang, tidak mau lagi menanam pohon jarak pagar (Jatropha curcas) se­bagai bahan baku etanol, karena tidak adanya kepastian pembe-lian atau jaminan harga dari pe-merintah atas biji jarak atau mi­nyak jarak yang dihasilkannya. Jaminan pembelian yang pernah disampaikan 29 BUMN, faktanya belum berjalan di lapangan. Usaha penanaman yang dila-kukan juga terkesan serampang-an, tanpa mengikuti kaidah-ka-idah budidaya yang baik, karena minimnya pemahaman masyara-kat akan teknis budidaya, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pengolahan pascapanen. Terbujuk oleh iming-iming menanam pohon jarak seperti menanam pohon uang, tidak se-dikit petani yang mengonversi lahan produktimya menjadi la­han jarak, tetapi kemudian tidak bisa dijual karena tak ada yang menampung atau rendahnya har­ga yang ditawarkan pabrik.

Di sejumlah daerah, seperti Pa­pua, karena semangat mengga-lakkan penggunaan biofuel, pe-merintah cenderung mengabai-kan prinsip pengembangan lahan yang berkesinambungan. Sejumlah anggota DPR sempat melontarkan kekhawatiran me-ngenai kemungkinan adanya upaya-upaya membabat hutan dengan dalih mengembangkan kebun sawit untuk keperluan pe­ngembangan biofuel, karena izin penguasaan lahan yang diberikan kepada para investor terkesan ti­dak masuk akal.

Berdasarkan ketentuan, izin konsesi untuk sawit maksimal 300.000 hektar, tetapi sejumlah perusahaan dengan gampang bisa mengantongi izin konsesi hingga 1 juta hektar. Di sisi hilirnya, industri peng­olahan juga tak berkembang secepat yang diharapkan akibat ter-kendala belum adanya teknis bu­didaya yang memenuhi standar usaha perkebunan atau karena harga biofuel yang tak kompetitif dibandingkan dengan harga ba­han bakar fosil. Untuk biodiesel yang berbahan baku minyak sawit (CPO), industri juga kesulitan mendapat-kan bahan baku karena tingginya permintaan akan CPO di pasar global membuat harga melonjak dan produsen memilih ekspor.

Pertamina sendiri enggan menjual biofuel karena alasan yang sama (menjual biofuel tidak menguntungkan), kecuali peme-rintah mau memberi subsidi. Konsumen yang sebelumnya an-tusias menyambut bahan bakar yang ramah terhadap mesin dan lingkungan ini pun akhirnya juga kecewa karena biofuel sulit di-dapat di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Direktur Eksekutif Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Didiek Hadjar Gunadi melihat program bahan bakar na­bati (BBN) tidak berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini, menurut dia, antara lain karena tidak adanya pemikiran yang holistik dari pihak pemerintah da­lam menyusun strategi dan mengidentifikasi faktor-faktor kuncinya.

Pemikiran awal yang dikem-bangkan dinilai Didiek terlalu meremehkan kompleksitas ma-salah yang dihadapi, khususnya di sektor hulu. "Ini menyangkut ta-naman yang memerlukan waktu penyiapannya. Untuk tanaman dengan nilai komersial seperti bahan baku biofuel, waktu yang dibutuhkan bisa cukup panjang, 3-5 tahun, untuk menghasilkan varietas efisien," ujarnya. Ditambahkan, menanam dan tumbuh itu soal biasa, sedangkan tanam-tumbuh-produksi yang ekonomis itu cerita lain. Ini sejak awal tak dipahami oleh peng-gerak kebijakan BBN yang hanya mengacu pada aspek hilir dan kemanfaatan produk akhirnya. Pengamat perminyakan, Kurtubi, sependapat bahwa program BBN sudah melenceng dari ren-cana. Tim Nasional BBN yang dibentuk, dia nilai tidak jalan.

Salah satu yang dia soroti ada-lah lemahnya komitmen pemerintah. Semestinya, menurut dia, sebagai industri yang masih bayi (infant), pemerintah konsisten mendorong terlaksananya prog­ram ini. Faktanya, Pertamina dibiarkan "rugi" menjual biodiesel tanpa ada komitmen pemerintah untuk membantu. Pengalaman di negara lain, termasuk di negara-negara maju, intervensi pemerintah sangat me-nonjol pada awal pencanangan program BBN. Di AS, dalam rangka menggalakkan konsumsi biofuel, Presiden Jimmy Carter pada awal peluncuran program etanol tahun 1978 memberlakukan Undang-Undang Pajak Energi (Ener- gy Tax Act) yang mem­berikan potongan pajak bagi produsen alkohol dan pengguna bio­fuel. Jumlah diskon pajak yang diberikan, menurut Rama Prihandana (Dari Energi Fosil Me-nuju Energi Hijau) mencapai 1,4 miliar dollar AS per tahun.

Insentif lain yang juga diberi­kan adalah penjaminan kredit untuk pembangunan pabrik eta­nol. Pada tahun 1986, produsen etanol bahkan mendapat bahan baku jagung gratis. Uni Eropa (UE) juga mem­berlakukan insentif potongan pajak serupa, bahkan penghapusan pajak. Hal serupa dilakukan Bra-sil yang kini menjadi produsen etanol terbesar di dunia dan ne­gara-negara lain, seperti India, China, dan Thailand. Intervensi pemerintah dalam bentuk po­tongan pajak atau subsidi ini, menurut Rama, diperlukan agar harga biofuel bisa bersaing de­ngan bahan bakar fosil. Tak serius Kesan pemerintah tidak cukup serius juga dilontarkan oleh se­jumlah kalangan.

Kepala Bidang Teknologi Etanol dan Derivatif Balai Besar Teknologi Pati (PB2TP) Lampung M Arif Yu-diarto mengutarakan, jika peme­rintah memang serius mengga-lakkan pemakaian etanol, peme­rintah bisa secara bertahap me-ningkatkan kadar campuran bio­fuel dalam bahan bakar fosil. "Misalnya, dengan BE10 (pen-campuran 90 persen premium dan 10 persen bioetanol) supaya lebih hemat. Dengan mengurangi 10 persen dari konsumsi BBM premium saat ini, campuran 10 persen etanol bisa diambilkan da­ri produksi yang ada," ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh General Manager PT Madusari Lampung Indah Tito Tambayong. Menurut dia, pemerintah harus berpikir serius mengenai harga pembelian yang akan diterapkan kepada pabrikan etanol agar pab-rikan lebih mendahulukan ke-butuhan dalam negeri. Perusahaan yang dikelolanya, menurut dia, sudah mempertim-bangkan mengekspor etanol yang diproduksi ketimbang menjual di dalarti negeri jika pemerintah tak serius menggarap BBN.

Menurut Tito, dengan harga minyak mentah dunia yang se-kitar 60-65 dollar AS per barrel saat ini, semestinya pemerintah segera mengeluarkan instruksi mengenai pengurangan konsum-si BBM sebagai dukungan politis bagi pengembangan biofuel. Kampanye kurang Ketua Timnas BBN Al Hilal Hamdi mengakui, produk biofuel masih sulit didapat di pasaran kendati program telah mulai ber-jalan beberapa tahun lalu. Salah satu alasannya, menurut dia, ka-rena kampanye penggunaan ba-han bakar ramah lingkungan oleh Pertamina sangat kurang.

Menurut Hilal, sebenarnya tidak ada alasan bagi Pertamina merugi dengan menjual biofuel. Sasaran pengguna biofuel adalah masyarakat di kota-kota besar. "Kalau kampanyenya bagus kan orang jadi berpikir, untuk ling­kungan yang lebih bersih, langit yang lebih biru, dan menghidup-kan petani di pedesaan, kenapa tidak?" ujarnya. Di luar lemahnya kampanye Pertamina, Hilal mengakui masih ada sejumlah kendala dalam pengimplementasian program biofuel. Pertama, tidak adanya aturan yang mewajibkan (man­datory) perusahaan-perusahaan niaga migas menjual biofuel.

Di negara lain, seperti Thailand dan Filipina, aturan itu sudah ada. Kedua, belum ada ketentuan mengenai batasan berapa pro-duksi yang boleh diekspor atau harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) da­lam rangka menstabilkan pasok-an energi di dalam negeri. Ketiga, antisipasi atau persiapan menghadapi krisis atau ke-adaan darurat energi. "Kalau ada darurat energi, langkah apa yang dilakukan dan siapa yang me-nyatakan? Selama ini belum ada cantolannya," ujarnya.

Menurut Hilal, pemerintah juga perlu membuat kebijakan khu-sus, seperti insentif bebas bea masuk atau bebas three in one bagi pengendara mobil hemat energi, sehingga orang berlom-ba-lomba menggunakan kendaraan hemat energi. Berbagai langkah itu mendesak dilakukan mengingat ketergantungan yang sangat tinggi pada bahan bakar fosil, men-capai sekitar 63 persen dari seluruh konsumsi energi nasional. Sementara potensi pengembangan bahan bakar alternatif, seper­ti biofuel terbuka luas, antara lain karena ke-tersediaan bahan baku dan pertimbangan bahwa biofuel adalah ba­han bakar terbarukan dan pengusahaannya bersifat padat karya. Berkaca dari pengalam-an berbagai program na­sional yang dicanangkan se-cara gegap gempita di awal tetapi kemudian melempem di belakang, untuk bisa berhasil proyek BNN perlu ko-mitmen tegas dari semua pihak. Penyakit pemerin-tahan sekarang ini, kegagalan sUatu program ditutup dengan HP meluncurkan program baru. Jangan sampai BNN menjadi program mandul lainnya di lapangan.

 

Kompas (IBN/HLN)

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Product



Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook