Alpen Steel | Renewable Energy

~ PLTA Asahan I Tanpa Amdal

Asahan I Tanpa Amdal
Pengoperasian Bisa Ditunda

 

Medan, Kompas - Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan I yang rencananya bakal beroperasi bulan April dapat dihentikan kegiatannya untuk sementara karena belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Dokumen ini dibutuhkan untuk kelayakan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemilik PLTA Asahan I dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut Rosdiana Simarmata menyatakan, ketiadaan dokumen amdal PLTA Asahan I semestinya membuat operasional pembangkit listrik tersebut dihentikan.

Alasan PLTA Asahan I bahwa mereka memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) tidak serta-merta membuat pembangkit listrik ini terbebas dari ketentuan kelayakan lingkungan.

”Kalau melihat daya listrik yang dihasilkan, PLTA Asahan I harus memiliki dokumen amdal. Kalau mereka tak punya dokumen amdal, kan, sama saja secara lingkungan PLTA Asahan I tak layak beroperasi,” ujar Rosdiana di Medan, Senin (22/3).

PLTA Asahan I dimiliki oleh PT Bajradaya Swarna Utama, perusahaan swasta yang berafiliasi dengan BUMN energi asal China, China Huadian Corporation.

Wajib

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi amdal, PLTA Asahan I memang wajib memiliki dokumen amdal.

Untuk jenis usaha atau kegiatan pembangkit listrik, dalam Permen LH No 11/2006 tersebut diatur, pembangkit listrik yang memiliki kapasitas di atas 50 megawatt (MW) harus memiliki dokumen amdal. PLTA Asahan I memiliki kapasitas terpasang 2 x 90 MW.

Rosdiana melanjutkan, berdasarkan UU No 23/2009, PT Bajradaya bisa dikenai sanksi pidana berupa penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun serta denda hingga Rp 3 miliar sesuai dengan ketentuan Pasal 109.

Selain itu, dalam Pasal 80 UU tersebut diatur sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pembongkaran, hingga penghentian sementara seluruh kegiatan.

Saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akhir pekan lalu sempat mencuat usulan agar PLTA Asahan I dihentikan dulu operasionalnya sebelum PT Bajradaya memiliki dokumen amdal.

Usulan ini diungkapkan oleh salah seorang anggota Komisi VII DPR, Syamsul Bachri. ”Pemprov Sumut harus hentikan dulu operasional PLTA Asahan I sebelum mereka punya amdal,” katanya.

Pemantauan

Menurut Rosdiana, berdasarkan ketentuan Permen LH No 11/2006, kewenangan mengeluarkan dokumen amdal untuk PLTA Asahan I memang berada pada Pemprov Sumut.

”Kewenangannya memang ada pada kami sehingga sekarang kami hanya melakukan pemantauan dan pengawasan karena PLTA Asahan I saat ini malah sudah selesai tahap konstruksinya. Jadi nanti kalau ditemukan pelanggaran dari aspek lingkungan, kami bisa saja menghentikan operasional mereka,” ujar Rosdiana.

Dia menuturkan, saat tim Komisi VII DPR dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut meninjau lokasi PLTA Asahan I, pihak PT Bajradaya sempat bersikukuh tak melakukan pelanggaran soal ketentuan perizinan lingkungan.

”Mereka mengatakan bahwa hanya disuruh mengurus dokumen UPL dan UKL oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini yang tak masuk akal karena peraturan menteri soal kegiatan yang harus mengantongi dokumen amdal telah disahkan sejak 2006,” kata Rosdiana.

Jangan terganggu

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumut, Parlindungan Purba, ketiadaan dokumen amdal PLTA Asahan I patut dipertanyakan. Namun, dia juga mengatakan, jangan sampai operasional PLTA Asahan I terganggu karena ketiadaan dokumen ini mengingat kebutuhan listrik masyarakat Sumut juga mendesak. (BIL)

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook