Alpen Steel | Renewable Energy

~ Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan I Tak Mempersoalkan Ketiadaan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

PLN Tak Persoalkan Ketiadaan Amdal

 

Medan, Kompas - Perusahaan Listrik Negara selaku pembeli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan I tak mempersoalkan ketiadaan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dari pembangkit swasta tersebut. Bagi PLN, kebutuhan listrik di Sumatera Utara lebih penting dibanding kewajiban pembangkit listrik memiliki dokumen kelayakan lingkungan.

Rencananya, listrik PLTA Asahan I akan masuk sistem listrik Sumut mulai akhir bulan April ini. PLN juga tengah menyiapkan gardu induk untuk menyalurkan listrik dari PLTA Asahan I ke jaringannya.

”Berdasarkan rapat terakhir kami dengan operator PLTA Asahan I, listrik PLTA Asahan I tetap masuk ke sistem Sumut sesuai jadwal, akhir bulan April ini. Mengenai dokumen kelayakan lingkungan, itu menjadi urusan PLTA Asahan I. Bagi kami, yang penting listrik PLTA Asahan I masuk ke sistem listrik PLN secepatnya,” ujar General Manager PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh, dan Riau Bintatar Hutabarat di Medan, Senin (26/4).

Sebelumnya, Komisi VII DPR dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut mempersoalkan ketiadaan dokumen amdal PLTA Asahan I. Bahkan, Komisi VII DPR meminta Pemprov Sumut melarang pengoperasian PLTA Asahan sebelum pengembang proyek tersebut memiliki dokumen amdal.

PLTA Asahan I merupakan salah satu pembangkit listrik swasta yang dimiliki oleh PT Bajradaya Swarna Utama. Perusahaan ini bekerja sama dengan BUMN energi dari China, China Huadian Corporation.

Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut Rosdiana Simarmata, PLTA Asahan I hanya memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Namun, lanjut Rosdiana, berdasarkan keterangan pengelola PLTA Asahan I, ketiadaan dokumen amdal tersebut karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya mensyaratkan kepemilikan dokumen UKL dan UPL untuk membangun pembangkit listrik.

Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan jenis usaha pembangkit listrik dengan kapasitas di atas 50 megawatt (MW) harus memiliki dokumen amdal. PLTA Asahan I memiliki kapasitas 2 x 90 MW.

Menurut Bintatar, kebutuhan listrik di Sumut membuat PLN harus memiliki cadangan listrik yang cukup. Dia mengatakan, persoalan ketiadaan dokumen amdal PLTA Asahan I tak terlalu dipertimbangkan oleh PLN.

General Manager PLN Wilayah Sumut Denny Pranoto mengatakan, jika listrik PLTA Asahan I tak masuk ke sistem Sumut sesuai dengan rencana karena persoalan ketiadaan dokumen kelayakan lingkungan, neraca energi listrik terganggu.

”Sebenarnya, listrik PLTA Asahan I kami butuhkan sebagai cadangan kalau pembangkit kami sedang menjalani perawatan,” katanya. (BIL)

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook