Alpen Steel | Renewable Energy

~ Penyelesaian Bendungan Sungai Citarum Berliku

Dadan Saputra Jalan Berliku Penyelesaian Sungai Citarum

SUNGAI Citarum siapa yang tidak kenal? Sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Citarum bermuara di Ujung Karawang. Karena banyaknya debit air yang dialirkan oleh sungai ini, maka pemerintah membuat tiga bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai ini di antaranya yaitu: PLTA Saguling, PLTA Cirata, dan PLTA Ir. H. Djuanda atau yang dikenal dengan PLTA Jatiluhur (wikipedia).

Masalahnya kompleks, sehingga mengundang perhatian banyak pihak. Termasuk pula kalangan perguruan tinggi. Akademisi sering membicarakannya. Tidak ketinggalan pula aktivis mahasiswa.

Dadan Saputra. Sudah 11 tahun ia mencermati masalah ini. Semasa masih mahasiswa di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia, ia bolak-balik ke beberapa daerah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. "Masalah ini memang kadang perlu dilakukan dengan pendekatan sastra," ujar bapak beranak satu ini, sembari tersenyum.

Dadan saat ini sedang menempuh Program Pascasarjana Komunikasi Politik di Universitas Islam Bandung ini. Di tengah studinya, ia berkegiatan pula di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inisiatif, Bandung.

Ia tidak sendiri. jaringan dengan pemuda di Kabupaten Bandung dirangkai untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jalan tidak pernah mulus dan waktu yang tidak sedikit untuk menjalaninya. Berikut ini penuturan Dadan tentang perjalanannya memperbaiki kondisi DAS Citarum kepada Kampus. Wawancara berlangsung Senin (25/8), di Jln. Dewi Sri No.10, Bandung.

Bagaimana sebenarnya masalah di DAS Citarum?

Salah satu daerah hulu di DAS Citarum adalah Desa Tarumajaya. Di desa ini, kondisinya memang mengkhawatirkan. Kondisi Tarumajaya masuk kategori lahan kritis sangat luas. Kondisi itu karena terjadi perubahan lahan kehutanan menjadi mata pencaharian agribisnis. Terutama untuk kentang dan sayuran lainnya. Padahal agribisnis itu berumur pendek dan tidak memiliki akar panjang seperti tanaman keras. Karena tidak bisa menyerap dan menyimpan air. Lahan kritis itu berdampak buruk pada hulu Citarum.

Selain lahan kritis, peternakan warga yang tidak diolah dengan baik juga memengaruhi kualitas air. Berawal dari air danau yang bersih, lari ke bawah jadi hijau dan musim hujan berubah jadi lumpur. Di Majalaya sering terjadi banjir lumpur. Di daerah itu, buangan limbah pabrik juga memperparah kualitas air. Tarumajaya merupakan hulu Sungai Citarum. Dari sinilah kita harus menyelesaikan masalah Citarum. Dibenahi dulu. Karena ini sangat berpengaruh terhadap pencemaran lain di daerah-daerah lain.

Hampir semua orang ke agribisnis, bahkan lereng 75 derajat juga ditanami. Jadi pas hujan itu terjadi erosi yang terbawa ke sungai. Buktinya tahun lalu, di daerah Majalaya terjadi banjir lumpur. Oh ya, ada juga masalah dari perusahaan penyedot tinja. Ada juga yang membuang langsung ke sungai. Jadi memang sudah seperti wc umum.

Bagaimana sebenarnya profil masyarakat di Desa Tarumajaya?

Ada peternak, petani, dan buruh. Namun, angka kemiskinan di atas 80 persen. Kategori miskin itu dengan pendapatan sehari rata-rata di bawah Rp 20.000,00. Mereka adalah desa termiskin dari 264 desa di kabupaten Bandung. Masalah selanjutnya penguasaan tanah terkonsentrasi di beberapa orang. Kebanyakan bukan orang Kertasari. Akibatnya orang setempat jadi buruh atau merambah hutan. Penguasaan tanah itu bukan jumlah yang kecil. Ada satu perusahaan misalnya yang menguasai lebih dari 50 hektare. Dia adalah pengusaha kentang. Bisa disebut orang terkaya di Kertasari dan Pangalengan.

Masalah lain-lainnya adalah pengetahuan dan budaya. Mengenai pengetahuan, misalnya, peternak sapi tidak mengolah hasil sapinya secara total. Padahal kita tahu bahwa apa pun yang berada di tubuh sapi bisa dimanfaatkan, seperti, daging, susu dan kotorannya. Kotoran sapi bisa menjadi energi alternatif perumahan warga.

Akan tetapi, di tempat ini mungkin ada beberapa hal yang terjadi sehingga tidak melakukan proses seperti itu. Pertama, biaya yang mungkin belum cukup untuk membuat biogas. Kedua, mereka juga engan untuk meluangkan waktu. Ketiga, masalah pengetahuan. Nilai jual mereka cuma susu. Lainnya langsung buang ke sungai.

Bagaimana peran pemuda di sana?

Bukan hanya pemuda, tetapi kelompok masyarakat lain bersama pemuda dan mahasiswa juga ikut memerhatikan soal ini. Kita sudah lama mencoba menginisiasi berbagai kegiatan namun banyak kendala. Paling utama adalah sumber daya materiil. Namun, kita tidak bisa menunggu kalau hanya memikirkan masalah itu. Perlahan teman-teman di sana sudah membuat kolam-kolam resapan. Kolam-kolam ini bisa digunakan untuk ternak ikan.

Pertarungan mereka lama antara masyarakat dan Perhutani untuk mendapatkan kolam-kolam ternak ikan. Upaya lain cukup minimalis misalnya transfer pengetahuan dan pengalaman. Mereka tidak cukup sumber daya yang cukup. Mereka yang punya sumber daya yang cukup tetapi programnya tidak sesuai dengan perencanaan masyarakat.

Apa kendalanya?

Kendala memang banyak. Ada modal, sosial, dan masalah birokrasi.

Bagaimana dengan pemerintah setempat?

Pemerintah itu selalu mengambil jalan keluar sederhana. Ketika melihat persoalan mereka selalu bikin dua kegiatan. Alih profesi dan alih lokasi. Tetapi akhirnya jadi persoalan. Misalnya, alih profesi ke ternak domba. Nyatanya, mereka diberi ternak domba sebanyak 2 ekor. Pertanyaannya apakah cocok?

Pertanyaan kedua, setelah diberi domba apakah kebutuhan hidup selesai? Kan tidak juga. Setelah ada ternak domba, lalu mereka sembelih untuk makan. Karena mereka tidak ada mata pencaharian lain. Kecuali, pemerintah memberikan insentif untuk peternak itu selama jangka waktu tertentu sampai ternak yang diberikan menghasilkan.

Salah satu contoh lainnya pengalihan lokasi penduduk. Dulu rencananya mau dipindahkan ke Cidaun. Wah, ini kan repot. Akhirnya penduduk juga bertahan di Kertasari saja karena daerah itu juga tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi pemerintah memang tidak pernah serius menyelesaikan masalah ini.

Program-program tentang Citarum itu larinya bukan ke desa langsung. Perencanaan pemerintah itu politis, teknokratis, dan partisipatif. Yang terjadi hanya politis dan teknokratis, mereka kuat di posisi itu. Tidak melibatkan masyarakat.

Apa yang diusulkan untuk menengahi ini?

Beberapa teman termasuk saya sekarang sudah pascamahasiswa. Kami masuk ke lembaga swadaya masyarakat Inisiatif. Lewat lembaga ini, perlahan-lahan proses advokasi di tingkat kebijakan sudah terjadi. Tetapi lemah di implementasi. Belum ada political will.

Di sini ada persoalan ekonomi, politik, dan budaya. Di mana-mana seperti itu. Di sepanjang sungai, masalah masyarakat itu masalah budaya. Itu juga tidak bisa diselesaikan masyarakat. Dalam penyelesaian di tingkat kebijakan, Inisiatif mengelola ide tentang tata kelola pemerintahan desa. Tujuannya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Mulai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kerja atau kegiatan. Anggaran itu kan ada.

Cuma untuk menyelesaikan masalah ini memang banyak pihak yang turun tangan. Dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, sampai pihak ketiga. Umpamanya dengan perusahaan-perusahaan swasta. Ini jelas seringkali tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Sementara itu, desa itu punya kewenangan untuk merumuskan Rancangan Program Jangka Menengah (RPJM) Desa. Ini PP 66/2007, RPJM itu berlangsung 5-6 tahun. Rancangan itu dirumuskan lewat musrenbang (Musyarawarah perencanaan pembangunan). Cuma dalam perumusan, sering terpotong ketika disampaikan ke tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai ke tingkat provinsi. Tidak ada pengawalan yang zakelijk (saklek) untuk isu-isu pokok yang dilahirkan dari desa tadi.

Artinya partisipasi masyarakat sendiri tidak bisa maksimal?

Banyak program yang ditawarkan tetapi gagal. Malah dari program yang dilempar pemerintah yang diuntungkan adalah elite setempat. Karena banyak uang yang mengalir. Perencanaannya itu harus integral. Berikan desa kewenangan untuk melakukan program solving lewat RPJM. Malah program yang berhasil banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Seperti sumur resapan.

Karena kemiskinan jadi banyak program itu tidak bisa masuk?

Di tingkat partisipasi masih bisa diupayakan, tetapi masalah pokok untuk mengentaskan kemiskinan itu yang tidak selesai. Orang banyak berpikir tentang penegakan hukum, budaya dan lain-lain. Kemiskinan yang akut lah yang menjadi masalah. DAS Citarum selalu terkait dengan kemiskinan. Kalau mau mengintervensi masalah Citarum harus mengedepankan mengentaskan kemiskinan.

Bagaimana peran akademisi dan perguruan tinggi?

Mereka selalu taat naskah akademik. Mereka tidak menemukan akar masalahnya. Hanya permukaan saja. Masalah juga tidak terlepas dari aspek ekonomi politik. Banyak pengusaha di DAS yang terkait dengan proses politik pemimpin daerah. Hubungan itu meninggalkan politik utang budi. Perguruan tinggi tidak akan bisa memotret hal itu. Kenapa masyarakat tidak protes? Ada upaya-upaya penyelesaian konflik di luar pengadilan. Ada kompensasi yang diberikan pemilik modal kepada masyarakat. Ketiga ada upaya pendekatan premanisme di daerah seperti itu.***

agus rakasiwi

Penulis:
Back

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook