Alpen Steel | Renewable Energy

~ PLTA Lore Lindu Belum Juga Dibangun

PLTA Lore Lindu: Untuk Siapa?

Siapa yang tidak marah, kalau listrik tiba-tiba padam? Situasi ini sudah menjadi langganan masyarakat kota Palu, selama tujuh tahun terakhir. Walau menimbulkan kemarahan, warga Palu sudah terbiasa hidup di bawah giliran pemadaman listrik. Aneh bin ajaib, setiap terjadi pemadaman listrik, maka pembangunan PLTA Lore Lindu kembali dilirik sebagai pangkal masalahnya.

Nyanyian pejabat pemerintah di daerah ini seperti paduan suara, listrik padam karena tidak dibangunnya PLTA Lore Lindu. Sudah begitu, LSM atau organisasi non-pemerintah selalu dijadikan kambing hitam, karena dikenal menentang rencana pembangunan PLTA Lore Lindu. Rencana pembangunan PLTA Lore Lindu, adalah rencana lama yang kini berulang. Sejak tahun 1980-an, pemerintah telah mencanangkan pembangunan proyek tersebut dengan memanfaatkan air Danau Lindu. Tahun 1983, Nippon Koei melakukan survei potensial tenaga listrik dan menyatakan PLTA Lore Lindu sebagai salah satu dari proyek-proyek yang bermanfaat. Nippon Koei adalah perusahaan konsultan Jepang yang sudah malang melintang dalam pembangunan PLTA di Indonesia. Perusahaan ini pada tahun 1969 ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai konsultan untuk proyek PLTA Asahan, setelah sebelumnya berperan ganda meyakinkan baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia untuk proyek tersebut.

Tahun 1988, sebuah studi kelayakan dikerjakan atas kerja sama konsultan Perancis Coyne et Bellier dan PT Yodya Karya dari Indonesia, dengan dukungan dana dari IBRD (International Bank for Reconstruction and Development). Laporan resmi studi ini sudah dikeluarkan tahun 1989. Tahun 1993, laporan akhir studi Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) telah selesai dikerjakan oleh PT Pratama Widya. Laporan-laporan itu menyebutkan bahwa empat desa yang berada di dataran Lindu harus di tenggelamkan bersama dengan kekayaan sumber daya alam. Karena, bendungan akan dibangun di mulut Danau Lindu. (Seputar Rakyat Edisi 03/Tahun I/Februari 2003)

Menyadari hal itu, masyarakat di empat desa (Puroo, Langko, Tomado dan Anca) di dataran Lindu melakukan konsolidasi melawan rencana pembangunan proyek tersebut. Perlawanan atas proyek ini, mendapat dukungan kuat dari sejumlah LSM (Walhi dan Jaringan), Mahasiswa bahkan Asian Development Bank (ADB). Karena kuatnya perlawanan, maka rencana pembangunan PLTA Lore Lindu dibatalkan sejak 1997. Pembatalan itu diumumkan secara resmi oleh Ketua Bappeda Sulteng ketika itu Ir Yahya Ponulele. Menurut Yahya, salah satu alasan pembatalan juga adalah karena Asian Development Bank (ADB) mengancam pemerintah Indonesia untuk membatalkan proyek CSIADCP (Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project) di sekitar Taman Nasional Lore Lindu, jika rencana pembangunan PLTA Lore Lindu akan diteruskan. Karena itu, cerita PLTA Lore Lindu berakhir seketika dari perbincangan politik Sulawesi Tengah.

Tahun 2002 Bendera PLTA Lore Lindu kembali berkibar setelah sempat menghilang dari perbincangan politik Sulteng. Ini berawal dari pertemuan antara Wakil Gubernur Rully Lamadjido, SH dan Wakil Ketua DPRD Tkt I Sulteng Ir Syafrun Abdullah dengan Sekjen Departemen Pertambangan dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 12 Juni 2002 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, kedua pejabat pemerintah Sulteng itu menyerahkan surat dari Gubernur Sulteng Prof Aminuddin Ponulele MS, yang prinsipnya mengharapkan realisasi pembangunan PLTA Lore Lindu.

Perlawanan yang sama juga terjadi, konsolidasi antara masyarakat dan sejumlah LSM kembali dilakukan. Hasilnya, rencana proyek tersebut kembali redup. Salah satu alasan menonjol dalam penolakan itu, belum adanya studi Amdal baru yang bisa menyakinkan masyarakat bahwa proyek tersebut tidak menenggelamkan kampung mereka. Selain hasil study Amdal pada tahun 1993. Apapun protes yang dilakukan baik oleh Masyarakat dan LSM tetap tidak membuat pemerintah dan investor mengurungkan niatnya untuk membangun PLTA di Lore Lindu. Nyanyian serupa mulai dinyanyikan, “Listrik sering padam PLTA Lore Lindu jawabannya”.

Berbeda dengan skema sebelumnya, kali ini pembangunan PLTA akan dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Danau Lindu melalui PT Lindu Hydro Power  15 MW dan di sungai Gumbasa melalui PT  Gumbasa Energi  45 MW. Dua perusahaan ini, akan menyediakan dana sebesar Rp 620 Milyar. Dalam sosialisasi rencana pembangunan proyek ini pada kamis 07 Juni 2007 di Palu Golden Hotel, Heru Husaini (Direktur PT Lindu Hydropower dan PT Gumbasa Energy) menjelaskan bahwa proyek ini dilaksanakan tidak akan menganggu kawasan konservasi. Karena hutan disekitar sungai Gumbasa, tidak masuk di kawasan konservasi. Heru mungkin tidak tahu, bahwa hutan di sekitar sungai Gumbasa adalah hutan penyangga Taman Nasional Lore Lindu. Untuk di ketahui, Heru yang juga pentolan PT Poso Energi yang saat ini melaksanakan proyek pembangunan PLTA Poso, juga banyak menimbulkan masalah baik dengan pemerintah daerah Poso, maupun masyarakat di sekitar proyek.

Selain itu, Heru juga menjelaskan bahwa pembangunan proyek ini dalam rangka menjawab krisis energi di Sulawesi Tengah. Heru menggambarkan bahwa saat ini kapasitas terpasang semua pembangkit di Sulteng baru 85 MW dengan daya mampu hanya 50 MW. Benarkah Proyek pembangunan PLTA di Taman Nasional Lore Lindu dan di Gumbasa untuk menjawab kebutuhan listrik bagi masyarakat di Sulawesi Tengah? Apakah rutinitas pemadaman bergilir di kota Palu dan sekitarnya karena krisis energi? Tulisan ini akan menunjukkan peruntukan energi listrik dari PLTA di Sulawesi Tengah dan coba membongkar kembali tabir dibalik pemadaman bergilir di kota Palu dan sekitarnya.

Jika melihat skema peruntukan energi dari pembangunan PLTA di Sulawesi Tengah, kita mungkin tercengang bahwa proyek pembangunan PLTA baik di Poso maupun di kawasan Taman Nasional Lore Lindu dan Gumbasa bukan untuk menjawab kebutuhan  kita. PLTA Poso misalnya, sebagian besar energi listrik ini akan diperuntukan bagi PT Inco Tbk di Bungku, PT ANTAM di Pomalaan Kendari dan beberapa Pabrik di Sulawesi Selatan. Lalu daerah ini dapat apa? Dari pertemuan antara pemerintah daerah se Sulawesi Tengah di kabupaten Parigi Mautong baberapa waktu lalu, di peroleh kesepahaman bahwa  50 MW dari 700 MW energi listrik PLTA Poso akan dijual ke daerah ini melalui PLN dengan ketentuan, daerah ini diminta untuk membangun sendiri transmisinya. Sangat ironis, sumberdaya alam kita dieksploitasi tapi kita tidak dapat apa-apa dari itu.

Bagaimana dengan PLTA Lore Lindu dan Gumbasa? Dalam acara sosialisasi pada Kamis 07 Juni 2007 di Palu Golden Hotel, juga terungkap bahwa energi listrtik juga akan dialirkan ke transmisi di Pendolo. Kalau demikian, maka jelas bahwa peruntukan energi PLTA Lore Lindu dan Gumbasa juga untuk kebutuhan beberapa perusahaan seperti halnya pada peruntukan energi PLTA Poso. Selain itu, peruntukannya juga buat perusahaan migas di Surumana seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Drs. Kasmudin, MSi di sela-sela acara sosialisasi tersebut.

Pemadaman Bergilir
Kebutuhan pembangunan PLTA Lore Lindu sering dikaitkan dengan terjadinya pemadaman bergilir listrik di kota Palu. Dipercayai bahwa terjadinya pemadaman listrik di kota Palu bersumber dari tidak cukupnya kapasitas listrik terpasang yang dimiliki PLN. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus pemadaman listrik sering terjadi. karena soal tehnis pengoperasian PLTD dan PLTU yang dimiliki saat ini. Mesin yang dioperasikan saat ini adalah mesin bekas, karenanya sering bermasalah ketika beroperasi. Ada satu situasi yang sedikit agak aneh, pemadaman justru tidak terjadi ketika adanya kunjungan pemerintah pusat ke daerah ini. Coba lihat kunjungan Presiden beberapa waktu yang lalu.

Listrik Murah
Para pendukung PLTA Lore Lindu sering menyatakan bahwa pembangunan PLTA akan menghasilkan tarif listrik yang jauh lebih murah dibanding PLTD dan PLTU. Mereka tampaknya lupa, karena kebijakan tentang tarif listrik di Indonesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis pembangkit listrik. Ketika menjual kepada masyarakat, PLN menetapkan harga listrik tanpa melihat apakah listrik itu bersumber dari PLTA, PLTD, PLTU atau jenis pembangkit lainnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebijakan pencabutan subsidi listrik dan privatisasi PLN yang merupakan skenario neoliberalisme, maka harga listrik murah hanya isapan jempol. Harga  listrik  akan  naik  mengikuti  kebutuhan pasar,apapun jenis pembangkitnya.

Apa yang harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah? Untuk kebutuhan perkotaan, maksimalkan pembangkit listrik yang ada (PLTD dan PLTU), karena sudah jelas bahwa pemadaman bergilir bukan karena kurangnya kapasitas melainkan karena rusaknya pembangkit yang ada. Saya menduga, bahwa pemadaman bergilir hingga saat ini, bukan karena krisis energi melainkan krisis manajemen kelistrikan kita. Selain itu, perlu di pikirkan upaya pemanfaatan potensi sungai yang tersebar di wilayah kita dengan membangun PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) untuk kebutuhan masyarakat pedesaan.

Mohamad Hamdin
Direktur  Eksekutif  Yayasan Tanah Merdeka Palu

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook