Alpen Steel | Renewable Energy

~ Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH Wotlemah Miliki Daya 20 kWh

GEF- SGP/DWI
Pemasangan turbin oleh anak muda dari Desa Seloliman secara mandiri, tanpa supervisi dari pihak luar.
 
KOORDINASI
Banyak Persoalan Tertinggal

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH Wotlemah memiliki daya 20 kWh, mulai beroperasi tahun lalu, untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya di Dusun Balekambang dan Biting. Dengan demikian, Paguyuban Kalimaron memiliki dua PLTMH berdaya 45 kWh. Penghasilan dari penjualan listrik ke PLN bertambah menjadi sekitar Rp 7 juta per bulan.

”Sebenarnya bisa lebih dari itu,” ujar Suroso yang juga Ketua Paguyuban Kalimaron, ”Kalau PLN mau membeli listrik kami sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru.”

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit yang Menggunakan Tenaga Listrik Terbarukan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, maupun Swadaya Masyarakat itu ditandatangani tanggal 13 November 2009.

Melalui Peraturan Menteri No 31/2009 itu pemerintah menetapkan, harga pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan hingga 10 megawatt (MW) sebesar Rp 656 per kWh x F, jika terkoneksi pada tegangan menengah, dan Rp 1.004 x F bila terkoneksi pada tegangan rendah. F bergantung pada variabel daerah, yakni faktor insentif sesuai lokasi pembelian listrik oleh PLN untuk wilayah Jawa dan Bali.

”Kami mencoba menegosiasi ulang dengan melibatkan pihak-pihak yang memfasilitasi,” ujar Suroso. ”Kami meminta harga listrik kami dinaikkan dari Rp 533 per kWh menjadi Rp 607,77 karena pembangkit kami terkoneksi pada tegangan menengah. Menurut kami, permintaan kenaikan ini tidak signifikan dibandingkan dengan ketentuan baru, tetapi PLN menolak.”

Tak berlaku mundur

Usulan kenaikan tarif yang diajukan dalam Permohonan Perpanjangan Jual Beli Tenaga Listrik PLTMH Kalimaron kepada PLN ditolak pada 22 Desember 2009. Pada Januari 2010, PKM kembali mengusulkan musyawarah, merujuk pada Peraturan Menteri ESDM yang baru.

Karena tidak ada jawaban, pada awal Maret Suroso didampingi Direktur Eksekutif Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) Agus Widiyanto menemui dua pejabat PLN Pusat di Jakarta. YBUL adalah penyelenggara Program Bantuan Hibah Kecil Dana Lingkungan Global (GEF-SGP) yang mendukung PKM.

”Kami mendapat jawaban peraturan itu tidak berlaku mundur, tidak diterapkan pada pembangkit independen yang sudah beroperasi,” ujar Agus yang tidak melihat ketentuan ”tak berlaku mundur” tercantum dalam Peraturan Menteri No 31/2009.

”Kalau ada kegiatan konstruksi baru pembangkit listrik skala kecil dan ada kenaikan anggaran, baru bisa dijadikan dasar menaikkan tarif beli PLN,” kata Agus. Situasi itu membingungkan bagi mereka di lapangan.

”Kami hanya ingin tahu persepsi PLN Pusat,” sambung Suroso yang dihubungi terpisah.

Oleh karena itu, sepulang dari Jakarta, menurut Suroso, PKM langsung melayangkan surat kepada Menteri ESDM untuk meminta penjelasan tentang penerapan Peraturan Menteri No 31/2009 itu.

”Kami sampaikan ada kerancuan dalam pelaksanaan. Surat itu kami tembuskan kepada bupati, gubernur, dan Dinas ESDM Provinsi untuk menjadi pembelajaran bersama,” ujar Suroso.(Maria Hartiningsih)

 

Sumber : Kompas

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook