Alpen Steel | Renewable Energy

Energi Terbarukan Pasar Karbon Mikrohidro Diurus Pemerintah

Jakarta, Kompas - Pemerintah mendorong proyek mikrohidro dengan kapasitas produksi listrik di bawah 1.000 kilowatt. Mereka tidak harus mengurus sendiri penjualan karbon. Tugas tersebut diambil alih PLN disertai pembelian listrik oleh PLN dengan harga relatif lebih tinggi.

Biaya pengurusan proses penjualan karbon itu berlaku sesuai program Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) yang terdapat dalam Protokol Kyoto yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar.

Demikian dikatakan Koordinator Tim CDM Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Irhan Febijanto, Jumat (23/11) di Jakarta.

"Pihak PLN bisa mengakumulasikan potensi penjualan karbon dalam skema CDM, sedangkan investor mendapat untung membuat proyek mikrohidro dengan nilai jual listrik yang lebih mahal dari biasanya," kata Irhan.

Biaya pengurusan CDM yang mencapai Rp 1 miliar antara lain untuk studi kelayakan, pembuatan desain, pemeriksaan validator, pengecekan, dan pendaftaran ke badan otoritas CDM negara bersangkutan. Proyek mikrohidro itu memanfaatkan sumber energi aliran sungai sebagai sumber energi bersih atau terbarukan.

Harga jual listrik mokrohidro di atas harga umum—di kisaran Rp 400-Rp 500 per kilowatt jam. Di Jawa, potensi karbon dari jaringan mikrohidro 1.000 kilowatt jam mencapai 4.000 ton karbon dioksida (CO2).

Tim CDM BPPT berhasil mendorong penjualan karbon dalam skema CDM dari proyek lima mikrohidro yang pertama. Lokasi kelima proyek itu adalah di Cileunca, Jawa Barat (kapasitas 1 megawatt/MW); Siteki dan Blumbungan di Banjarnegara, Jawa Tengah (masing-masing 1,2 MW dan 1,6 MW); Ketenger di Purwokerto, Jawa Tengah (0,5 MW); serta di Rante Bala, Sulawesi Selatan (2,4 MW). Sertifikat reduksi emisi karbon dari lima proyek itu dibeli Jepang sebanyak 30.000 ton CO2.

Secara terpisah, Kepala Komite Nasional Indonesia World Energy Council Hardiv Situmeang mengatakan, saat ini investor menemui kendala memanfaatkan sumber energi terbarukan karena potensi penjualan karbon relatif masih rendah.

Bertentangan

Sementara itu, Komisi Eropa berpendapat, pengembangan biofuel potensial bertentangan dengan upaya global menurunkan emisi karbon. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan biofuel yang berkelanjutan.

Pendapat itu terkait bahan baku biofuel dari perkebunan kelapa sawit. "Biofuel bisa lebih aman jika ada mekanisme produksi dan perdagangan yang transparan," kata Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Durao Barroso dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh bertema "Indonesia and Europe-Tackling Global Challenges" yang diselenggarakan The Indonesia Council on World Affairs (ICWA) di Jakarta, Jumat.

Dalam pidato penutupan, ketua pakar lingkungan, Emil Salim, dengan tegas meminta Komisi Eropa berpikir adil, khususnya soal pernyataan "menanggung bersama penurunan emisi". Negara maju saat ini minta negara berkembang, seperti China dan India, turut memasang target menurunkan emisi menyusul pesatnya industri di sana.

Mengutip data Bank Dunia tahun 2004, Emil menyebutkan, pendapatan per kapita penduduk AS (250 juta jiwa) 36.000 dollar AS per tahun, rata-rata emisi per orang 20,01 ton. Pendapatan per kapita penduduk China (lebih dari 1 miliar jiwa) 5.441 dollar AS per tahun, rata-rata emisi per orang sebesar 3,6 ton. "Mematok target yang sama adalah tidak adil," katanya. (NAW/GSA)

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook