Alpen Steel | Renewable Energy

PLTA Waduk Gagal, Mikro Hidro Multilokal

272,5 meter diatas permukaan laut (mdpl). Saat ini turun menjadi 254,2 mdpl, padahal batas terendah PLTA untuk bisa beroperasi dan menghasilkan pembangkit listrik tenaga air adalah 253 mdpl atau tinggal 1,2 meter lagi. Akibatnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada disana terancam berhenti beroperasi dalam jangka waktu 14 hari mendatang (Kompas, 13/12/2006).

Waduk selama ini sebagai proyek yang padat modal, padat teknologi, tidak semua orang bisa membuat/merancang apalagi merawatnya, adalah pendekatan yang selama ini dikedepankan. Bahwa dinamika sosial, politik, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup seringkali dikalahkan atas dasar alasan-alasan teknis, meskipun itu tetap penting. Sebab menurunnya elevasi waduk sutami ini bukan terjadi kali ini saja. Tetapi sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Mestinya secara teknis hal itu sudah bisa ditanggulangi, tetapi keyataannya tidak. Tanya kenapa? Tentu karena ”salah urus” sejak perencanaan, pada saat, higga pasca dibangunnya proyek padat modal dan teknologi ini.

 

Pendangkalan Waduk Sutami Sudah Dari Dulu

Pendangkalan yang terjadi di waduk Sutami meliputi dampak lainnya juga seperti perubahan vegetasi sebagai ciri negara tropik. Sungainya juga mengalami sendimentasi yang cukup ekstrem seperti terjadi pada tahun 1965, 1997, 1998 kekeringan ekstrem “the most episode” sering terjadi dalam kurun 15-20 tahunan pada waktu dahulu, karena di pengaruhi elnino dan elnina (Penelitian John Lassa, 2002). Tanda-tanda bakal adanya penurunan permukaan waduk Sutami seharusnya sudah diketahui sejak 2-3 tahun lalu. Sebab bulan Agustus 2002 dan bulan Agustus 2003 juga bulan Oktober 2004 tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Walaupun luas permukaan air waduk tidak menunjukkan perubahan, tidak ekuivalen dengan volume air waduk karena adanya pendangkalan di waduk yang cukup cepat (0ktober 2004, Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Naional).

 Bendungan/waduk susut dan tidak susut airnya bisa juga dipengaruhi sistemnya. Jadi kalau turunnya ekstrem, berarti ada yang salah dengan sistem. Sistem mikro atau makronya? Makro ”cuacanya” ada atau tidak perubahannya. Musim kering atau hujannya. Kalau mikro, sistem hidrologi setempat, keadaan hutan, mata air, Daerah Aliran Sungai (DAS) bahwa kawasan hulu strategis. Penurunannya biasanya dipengaruhi dari jejak kawasan tangkapan dan penampungan air dikawasan aliran sebelum air sampai ke waduk. Sebagaimana waduk Dawuhan Madiun yang seluruh airnya berasal dari hujan dan air dari sumber di Gunung Wilis. Ketika kawasan hutan, mata air dan DASnya rusak maka debit air yang dihasilkan yang mengarah kearah waduk juga pasti berkurang.

Artinya jelas. Bahwa mengelola waduk tidak bisa hanya dengan batas-batas teritori waduk yang melingkupi wilayahnya. Tetapi dia butuh keberlanjutan sistem hutan dan sistem tata air di kawasan hulu. Sedangkan kita tahu diatas Waduk Sutami, kebetulan penulis pada bulan kemarin (oktober 2006) sempat melewati Waduk Sutami dan kawasan hulu diatasnya. Gunung Geger yang sebagai wilayah kesatuan di hulu waduk, hampir berubah menjadi ”gundukan padang pasir” kering kerontang. Begitu juga kawasan hulu lainnya disekitar waduk yang menjadi daerah tangkapan air, mengalami hal yang sama. Jadi seharusnya membuat waduk seharusnya secara jangka panjang juga perlu di desain dan di jaga keberadaan hutan dikawasan hulunya sebgai penopang sistem tata air dan keberlangsungan DASnya.

Ini memang sudah bukan keanehan, tetapi menggelikan. Sebab terus berulang dan berlangsung tanpa evaluasi maupun perubahan berarti. Tentu ini tidak terlepas pula dari menajemen pengelolaan hutan selama ini yang cenderung eksploitatif dan monokultur, tidak berkeadilan secara lingkungan (non environmental justice). Pada lereng yang kemiringannya jelas diatas 30-40 derajat di kawasan Gunung Geger misalnya, jelas harusnya menjadi kawasan konservasi, tetapi dikawasan itu dan sekitarnya hal itu tidak berlaku. Persis seperti penuturan warga setempat, kawasan tersebut ternyata dulunya juga ditanami tanaman-tanaman non tegakan atau  yang disipakan untuk dipanen kayunya. Hal yang sudah bertentangan dan menyalahi aturan sebagaimana diatur dalam Keppres 32/1990 tentang konservasi sumber daya alam (SDA). Ini tentu saja menjadi ciri hutan produksi yang dibawah penguasaan PT. Perhutani atau perusahaan perkebunan yang cenderung mengkomoditaskan sumber daya hutan dan ekosistemnya. Disisi lain  ini merupakan ciri yang khas untuk hutan produksi yang ada di seluruh Pulau Jawa.

 

SDA untuk melayani kehidupan bukan untuk komoditas

Hutan seharusnya selain sebagai kawasan keberlanjutan sistem tata air, tanaman obat, keberlangsungan ekosistem dan sumber ilmu pengetahuan. Dia tetap bisa dijadikan sumber kehidupan dan mempunyai fungsi sosial. Bukankah SDA memang disediakan untuk menjadi pelayan kehidupan manusia? Tetapi sayangnya sumber daya alam seringkali ditempatkan sebagai obyek yang bisa di eksploitasi belaka tanpa memperhatikan daya dukungnya. Sehingga pendekatan mengkomoditaskan SDA lebih mengedepan, daripada SDA untuk melayani kehidupan. Jika tidak ditempatkan SDA sebagai pelayan kehidupan manusia, maka lebih memilih untuk eksploitasi atas nama mengejar pertumbuha akan menjerumuskan masa depan dan keberlajutan kehidupan manusia dan alam itu sendiri.

Jika ini terjadi dan sengaja dipilih oleh para pengambil kebijakan dan pihak-pihak (institusi) yang menguasai dan mengelola sebuah kawasan terus menerus. Maka apa yang pernah dibilang oleh guru bangsa dan filsuf kehidupan dari india Mahatma Gandhi menjadi benar ”bahwa alam memang menyediakan semuanya untuk kehidupan manusia, tetapi sayangnya itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia”.

Kebutuhan waduk untuk ketersediaan air, kebutuhan adanya pembangkit listrik. Kalau memang sebuah wilayah bisa memenuhi daya dukung alamnya kenapa itu tidak dilakukan? Bukankah pembangkit listrik mikro hidro juga bisa menjadi jalan keluar, pembangkit listrik skala kecil ”yang multi lokal” artinya memenuhi kebutuhan listrik tidak harus terpusat. Seperti halnya proyek-proyek pembangkit listrik (powwer energy project) yang padat teknologi dan modal. Dengan model terpusat, seringkali menghadapi problem yang sangat krusial dan berdampak besar saat dia gagal atau ada masalah. Seperti halnya proyek waduk Sutami ini, ketika permukaan airnya menyusut dari ambang batas permukaan. Akhirnya pembangkit listriknya juga terancam tidak bisa beroperasi. Padahal PLTA ini adalah penyuplai pembangkit listrik Jawa Bali, yang setiap tahun mencapai 1.000.000.000 kilowat hour (kWh).

 

Pembangkit Listrik Mikro Hidro Yang Multilokal

Jika pemerintah mau belajar, sebenarnya ada hal riil yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Kawan-kawan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman Trawas Mojokerto bersama masyarakat sekitar punya pengalaman menarik. Bahwa sejak tahun 1996 mereka mengembangkan listrik mikro hidro (pembangkit listrik skala kecil) yang mampu menghasilkan energi listrik 25.000 kWh setiap hari. Dari pemanfatan aliran air di sungai yang mengalir dari lereng gunung Penanggungan. Dan ini tentu mampu menerangi kebutuhan listrik kepada masyarakat sekitar dan komplek PPLH Seloliman dan satu pondok pesantren di wilayah tersebut.

Dari 25.000 kWh yang terpakai untuk areal tersebut  hanya 4000 kWh, sehingga menurut kawan-kawan ini ada yang ”muspro” alias hilang percuma. Maka dipilihlah jalan praktis untuk ditawarkan ke Perusahaan Litrik Negara (PLN) pada waktu itu. Sehingga dengan memberi alat pemisah yang sederhana PLN sudah bisa mengoperasikan yang 21.000 kWh dan menjual per 1 kwh lebih mahal dari yang di kelola oleh komunitas. Kalau tidak salah dalam hitungan masyarakat pada tahun 2005 sebelum terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada akhir tahun seiring kenaikan BBM. PLN menjualnya 1 kwh = Rp 475,-. Sedangkan PPLH seloliman bersama masyarakat komunitas menyepakati d 1 kwh = Rp 275. Silahkan dihitung sendiri selisihnya jika dikalikan jika selama 10 tahun sejak alat alternatif ini beroperasi (1996-2006) untuk tiap kWh nya bagi tiap pengguna.

Beragam manfaat diperoleh dari cara yang ”erif dan bijaksana” ini, secara ekonomis menguntungkan komunitas pengelola, bahwa kebutuhan administratif setiap bulan dan laba bersih yang didapat sekitar Rp 2.000.000,- dan dikelola bersama. Secara ekologis ini tentu membuat masyarakat belajar bahwa ternyata dengan tidak menempatkan hutan sebagai ”kayu” maka kita akan mendapat air untuk kebutuhan konsumsi, pertanian dan kebutuhan kehidupan lainnya secara mudah, murah alias gratis dan terus menerus. Selain itu dengan menjaga hutan ternyata itu juga bisa menghasilkan energi listrik yang berkelanjutan dan bisa dinikmati secara murah. Luar biasa!

Sekarang tergantung pada kepekaan dan kelembutan empati para pengambil keputusan, mumpung ini era otonomi daerah. Mampukah mengenali keadaan geografis wilayah dan model pengembangan apa yang akan dilakukan. Jika memang membuthkan listrik, mau pilih yang padat modal, padat teknologi, bahkan modalnya bisa didapat dari hutang yang ”menjebak”  dan tersentral pengelolaannya atau pilih kecil tetapi multilokal? Yang mampu menjadi alternatif atas krisis energi, krisis air, krisis hutan yang jelas akan menjadi bencana ekologis bagi kehidupan hari ini. Selain mikro hidro mengandalkan aliran air, tentu masih banyak lagi yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik sebuah wilayah, untuk itu dibutuhkan komitmen pemerintah untuk mengenali potensi SDA dan upaya pengembangan ilmu pengetahuan di wilayahnya. 

 (Kompas, 13/12/2006).

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook